Bisnis.com, CIREBON - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon mencatat penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2023 hingga Selasa (30/5/2023) sudah mencapai 26,28 persen atau Rp1,09 triliun.
Kepala BKAD Kabupaten Cirebon Sri Wijayawati mengatakan tahun lalu pada periode yang sama, penyerapan APBD tahun ini lebih maksimal dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.
“Tahun lalu, penyerapan APBD hingga Mei di bawah 10 persen. Tetapi sekarang, sudah lebih dari 20 persen. Kami optimis tahun ini penyerapan bisa 100 persen,” kata Sri di Kabupaten Cirebon, Selasa (30/5/2023).
Sri mengatakan, salah satu faktor kenaikan angka penyerapan tersebut terjadi lantaran lelang pekerjaan pembangunan infrasktruktur bagi masyarakat dipercepat dan beberapa sudah mulai proses pengerjaan.
Menurut Sri, sebagian besar APBD yang sudah terserap itu dialokasikan untuk proses perbaikan puluhan jalan rusak di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon dan gaji pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK).
“APBD yang dikelola pemerintah daerah itu milik masyarakat. Jadi, penyerapan harus segera dilakukan agar segera dinikmati masyarakat. Selain itu, untuk menjaga inflasi,” kata Sri.
Belanja pegawai masih menjadi jenis belanja paling dominan dalam menyerap APBD 2023 Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Berdasarkan catatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, jumlah anggaran untuk belanja daerah pada 2023 sebanyak Rp4,1 triliun.
Dari angka tersebut, belanja pegawai mendominasi sebesar Rp1,73 triliun. Sementara, anggaran untuk belanja barang dan jasa hanya Rp855,5 miliar serta anggaran belanja bantuan sosial Rp10,9 miliar.
Tahun ini pun, Kabupaten Cirebon kembali mengalami defisit lantaran pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebesar Rp3,486 triliun.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan belanja pegawai masih mendominasi lantaran kemampuan keuangan daerah sebagian besar untuk belanja pegawai.
Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Cirebon punya kewajiban untuk membayar Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Gaji PPPK juga berpengaruh. Tetapi itu adalah hak mereka yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Harus diutamakan, tidak bisa diganggu,” kata Imron.
Imron menyebutkan, pemerintah Kabupaten Cirebon tahun depan bakal memprioritaskan penggunaan APBD untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan. “Tahun 2024 kami akan fokus bangun jalan,” katanya.
