Bisnis.com, BANDUNG— Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Rancaekek dan Solokan Jeruk di Kabupaten Bandung.
Nantinya, 98 kepala keluarga (384 jiwa) menjadi peserta program ini. Mereka terdiri dari 33 keluarga dari Kota Bandung, 15 keluarga dari Kota Cimahi, dan 50 keluarga dari Kabupaten Bandung.
Kedua rusunawa, masing-masing dengan 58 unit, dibangun oleh Kementerian PUPR. Selain mendapatkan hunian, para peserta akan dilatih sesuai minat dan bakat, serta didampingi untuk menjadi mandiri, baik dalam bekerja maupun berwirausaha.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi semangat gotong royong yang telah terwujud dalam berbagai inisiatif, salah satunya penataan kawasan kolong jembatan Pasupati termasuk pembangunan rumah dari CSR.
"1 November lalu, Agung Sedayu membantu 250 rumah di Tangerang. Di Kalimantan, Berau dan Astra akan membangun rumah bagi masyarakat pada Januari. Gotong royong ini bukan lagi slogan, melainkan sudah menjadi aksi nyata," ujarnya.
Maruarar juga mengungkapkan sejumlah kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan biaya BPHTB dan PBG untuk rakyat kecil, serta penyederhanaan proses perizinan dari 45 hari menjadi 10 hari.
Baca Juga
"PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar juga nol persen. Ini adalah bukti nyata perhatian Presiden kepada masyarakat kecil," tambahnya.
Di tempat yang sama, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, Baznas, dan dunia usaha dalam peningkatan kualitas masyarakat Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan.
“Kami menghadirkan solusi terintegrasi. Program ini tidak hanya menyediakan hunian di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokan Jeruk, tetapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar dapat keluar dari kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Ia mengatakan, selama masa transisi, para peserta menerima bantuan keuangan sebesar Rp840.000 per bulan dari Pemprov Jawa Barat, Rp600.000 per bulan dari Baznas, dan Rp1 juta per keluarga untuk perlengkapan rumah tangga dari Kementerian Sosial.
Peserta juga dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
“Kami menitipkan agar pelatihan ini benar-benar dijalankan dengan serius sehingga mereka dapat mandiri dan menjalani hidup yang lebih layak,” tambah Bey.
Bey juga menyebut saat ini pemerintah pusat bersama pemprov dan Pemkot Bandung telah mentransformasi kawasan kumuh di bawah Jembatan Pasupati menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka hijau.
Program ini kata dia mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
“Langkah ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Keberlanjutan program ini memerlukan kolaborasi dan evaluasi berkesinambungan,” tutup Bey.
