Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengaku optimistis penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bisa 100 persen hingga akhir 2023.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyebutkan, hingga akhir 2023, penyerapan anggaran yang dilakukan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hanya sekira 90 persen dari total keseluruhan APBD.
Menurut Imron, 2023 ini dipastikan mampu terserap 100 persen lantaran pada semester 1 sudah dilakukan lelang pekerjaan dan pembangunan infrastruktur baik jalan maupun bangunan gedung.
“Tahun-tahun sebelumnya, triwulan pertama itu menunggu pencairan dana dari pusat, pertengahan lelang, dan akhir pengerjaan. Tetapi sekarang, pertengahan saja sudah ada pengerjaan. Ini tanda baik,” kata Imron di Kabupaten Cirebon, Rabu (14/6/2023).
Imron menyebutkan, bakal memberikan punishment kepada SKPD yang tidak mampu menyerap APBD secara maksimal.
“Ini kan sejatinya uang rakyat, maka harus segera dibelanjakan juga untuk kebutuhan masyarakat. Kami akan beri semacam teguran berupa pengurangan anggaran pada tahun selanjutnya,” kata Imron.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon mencatat, penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2023 hingga Mei 2023 sudah mencapai 26,28 persen atau Rp1,09 triliun.
Kepala BKAD Kabupaten Cirebon Sri Wijayawati mengatakan tahun lalu pada periode yang sama, penyerapan APBD tahun ini lebih maksimal dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.
“Tahun lalu, penyerapan APBD hingga Mei di bawah 10 persen. Tetapi sekarang, sudah lebih dari 20 persen. Kami optimis tahun ini penyerapan bisa 100 persen,” kata Sri.
Sri mengatakan, salah satu faktor kenaikan angka penyerapan tersebut terjadi lantaran lelang pekerjaan pembangunan infrasktruktur bagi masyarakat dipercepat dan beberapa sudah mulai proses pengerjaan.
Menurut Sri, sebagian besar APBD yang sudah terserap itu dialokasikan untuk proses perbaikan puluhan jalan rusak di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon dan gaji pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK).
“APBD yang dikelola pemerintah daerah itu milik masyarakat. Jadi, penyerapan harus segera dilakukan agar segera dinikmati masyarakat. Selain itu, untuk menjaga inflasi,” kata Sri.
Berdasarkan catatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, jumlah anggaran untuk belanja daerah pada 2023 sebanyak Rp4,1 triliun.
Dari angka tersebut, belanja pegawai mendominasi sebesar Rp1,73 triliun. Sementara, anggaran untuk belanja barang dan jasa hanya Rp855,5 miliar serta anggaran belanja bantuan sosial Rp10,9 miliar.
Tahun ini pun, Kabupaten Cirebon kembali mengalami defisit lantaran pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebesar Rp3,486 triliun.
