Bisnis.com, CIREBON - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon mengkaji peningkatan nilai bantuan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu).
Saat ini, anggaran yang disediakan untuk setiap unit rutilahu sebesar Rp20 juta dinilai belum cukup untuk mencapai hasil perbaikan yang maksimal.
Sub Koordinator Penata Kelola Bangunan dan Permukiman Ahli Muda DPKPP Kabupaten Cirebon Subekti menyebutkan, bantuan senilai Rp20 juta tersebut hanya cukup untuk memperbaiki bagian yang paling mendesak dari rumah-rumah yang membutuhkan rehabilitasi.
Menurutnya, beberapa elemen bangunan yang seringkali terabaikan adalah struktur keseluruhan, kecukupan ruang, dan fasilitas sanitasi.
“Anggaran Rp20 juta itu dari segi konstruksi bangunan memang belum maksimal untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Kita hanya bisa fokus memperbaiki bagian yang dianggap paling urgen saja, dan itu pun belum menjamin rumah tersebut bisa bertahan lama,” ujar Subekti, Senin (28/10/2024).
Melihat situasi ini, DPKPP Kabupaten Cirebon merasa perlu melakukan evaluasi terhadap besaran bantuan yang diberikan.
Baca Juga
Saat ini, dinas sedang melakukan kajian terkait nominal yang dianggap layak secara konstruksi bangunan. Menurut Subekti, pihaknya mempertimbangkan untuk meningkatkan anggaran bantuan menjadi sekira Rp50 juta hingga Rp70 juta per unit.
“Kenaikan harga bahan bangunan dan kebutuhan akan kualitas rehabilitasi yang lebih baik menjadi salah satu alasan utama kita melakukan pengkajian ini. Harapannya, tambahan anggaran ini bisa memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kondisi rumah yang direhabilitasi,” kata Subekti.
Rencana kenaikan anggaran ini diharapkan bisa direalisasikan dalam waktu dekat setelah hasil kajian selesai. Dengan peningkatan bantuan ini, diharapkan rehabilitasi rutilahu dapat mencakup elemen-elemen dasar bangunan yang lebih komprehensif.
Subekti menyebutkan, tambahan anggaran yang diajukan nantinya akan diprioritaskan pada tiga aspek utama, yakni ketahanan bangunan, kecukupan ruang, dan sanitasi.
Ketiga unsur tersebut dinilai sebagai elemen penting dalam menciptakan hunian yang layak dan aman bagi para penerima bantuan.
“Ketahanan bangunan atau struktur merupakan prioritas utama, karena rumah yang tidak layak biasanya mengalami kerusakan struktural yang cukup serius. Selain itu, kecukupan ruang juga harus diperhatikan, karena banyak rumah yang terlalu sempit untuk menampung seluruh penghuni. Dan terakhir, sanitasi menjadi faktor penting untuk menjaga kesehatan penghuninya,” kata Subekti.
Namun demikian, unsur estetika seperti pengecatan atau penataan bentuk rumah, menurut Subekti akan lebih banyak diserahkan kepada pihak penerima bantuan secara swadaya.
“Bantuan ini lebih difokuskan untuk memperbaiki fungsi dasar rumah agar layak huni, sementara hal-hal yang sifatnya estetis bisa disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan dari penerima bantuan,” tambahnya.
Subekti menegaskan, kriteria penerima bantuan rutilahu masih tetap sama. Mereka yang berhak menerima bantuan adalah warga dengan kondisi ekonomi kurang mampu dan rumah yang dinilai tidak layak secara fisik.
Proses verifikasi dilakukan oleh tim yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan rumah yang diajukan memang sesuai dengan kriteria penerima bantuan.
“Untuk kriteria penerima bantuan, tidak ada perubahan. Tetap menggunakan acuan yang sudah ada. Kami mengutamakan warga yang paling membutuhkan bantuan untuk mendapatkan rehabilitasi rumahnya,” kata Subekti.
Dengan adanya kajian ini, DPKPP Kabupaten Cirebon berharap program rehabilitasi rumah tidak layak huni bisa berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang lebih maksimal. Peningkatan anggaran dinilai bisa menjadi solusi atas permasalahan yang selama ini dihadapi dalam program rutilahu.
“Kita harap kajian ini bisa selesai secepatnya dan diimplementasikan dengan baik. Apalagi, dengan naiknya harga barang-barang kebutuhan konstruksi, tambahan anggaran sangat diperlukan agar bantuan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Subekti.
