Bisnis.com, BANDUNG— Ekonomi Jawa Barat pada 2025 dinilai masih berpotensi untuk tumbuh progresif dengan sejumlah catatan yang harus dilakukan.
Hal tersebut terungkap dalam Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, yang digelar Kantor Perwakilan Bisnis Indonesia Jawa Barat di Savoy Homann, Kota Bandung, Selasa (10/12/2024).
Dalam gelaran tersebut, dijabarkan sejumlah tantangan dan juga peluang yang akan dihadapi Jawa Barat di 2025. Terlebih, saat ini perkonomian Jawa Barat dihadapkan pada tantangan target pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun mendatang.
Deputi Kepala Kantor Bank Indonesia Jawa Barat Muslimin Anwar mengatakan untuk mengejar target laju pertumbuhan ekonomi tersebut, memang dibutuhkan ekstra upaya yang harus dilakukan seluruh stakeholder.
“Dari kami proyeksi untuk tahun depan 4,7% sampai dengan 5,5% dan itu perlu extra effort apabila kita ingin mencapai ke 5,5%-nya. Tidak bisa business as usual karena untuk tahun ini saja kita realistis kemarin 4,95% di tribulan 2 kemudian melandai ke 4,91% untuk Jawa Barat,” ungkapnya
Untuk itu, pihaknya akan mendukung upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga
“Tadi sudah ada proyeksi, sudah ada pattern-nya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, setidaknya harus ada tiga hal yang dilakukan untuk mencapai itu semua. Pertama, adalah adanya komitmen dan pandangan yang sama dari Kepala Daerah di 27 kabupaten/kota yang nanti akan menjabat, termasuk Gubernur Jawa Barat terpilih.
“Kemudian yang kedua adalah kuncinya adalah sinergi. Karena hal itu tidak bisa dilakukan sendiri, sinergi tidak hanya antara Pemprov dan Pemkot/Pemkab, Tapi juga Pentahelix-nya,” ungkapnya.
Artinya, upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengandalkan APBN yang dialokasikan untuk Jawa Barat maupun APBD yang dimiliki oleh Jawa Barat itu sendiri.
Ketiga adalah melakukan upaya tersebut dengan cara yang luar biasa. Pasalnya, targetnya pun di luar siklus yang terjadi setiap tahunnya
“Tentunya harus ditambah dengan partisipasi masyarakat dalam hal ini swasta Kita lihat tadi dari pusat kan 10% untuk investasi Sedangkan investasi triwulan tiga saja sekitar 6%. Sehingga harus ada upaya lebih ke arah sana,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala OJK Jawa Barat Imansyah mengatakan secara umum pihaknya akan mendorong kebijakan pembiayaan untuk mendukung program-program strategis pemerintah.
“Satu, yang terkait dengan pembiayaan untuk kita bisa men-support kebijakan untuk makan bergizi gratis. Itu kan berarti kan dari hulu ke hilirnya nanti akan kita lihat pembiayaannya,” ungkpanya.
Dari sisi hulu, Jawa Barat sendiri kata dia sudah memiliki pilot project dalam pengembangan peternakan domba. Sehingga hal itu berpeluang untuk dilakukan duplikasi sistem hingga jumlah peternakan akan terus bertambah untuk menyuplai kebutuhan di masyarakat.
Yang kedua, adalah mendorong regulasi yang memudahkan pembiayaan untuk sektor perumahan. Pihaknya akan mencoba memberikan insentif untuk sektor pembiayaan perumahan.
“Risikonya bisa kita review lagi sehingga bank juga relatifnya lebih ringan untuk pembiayaan kepada perumahan,” jelasnya.
Selanjutnya, soal penerapan program pemerintah untuk penghapusan kredit UMKM macet.
“Sehingga peluang untuk debitur barunya bisa lebih banyak dan itu akan juga sinergi nanti dengan programnya pemerintah,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala DPMPTSP Jawa Barat Nining Yuliastiani mengatakan perkembangan dinamika global sangat berkaitan dan berpengaruh pada perekonomian dan investasi di Indonesia.
Beberapa dinamika global yang akan menjadi tantangan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan investasi sudah tampak.
Tensi geopolitik berisiko berdampak meluas pada gangguan rantai pasok, peningkatan harga komoditas, danpeningkatan Kembali inflasi global. Kedua, tekanan suku bunga tinggi berkepanjangan (higher for longer) berisiko menekan investasi dan perekonomian seiring dengan tingginya cost of borrowing.
Nining juga melihat pelemahan ekonomi dan permintaan global utamanya negara mitra dagang Indonesia, berisiko mempengaruhi penurunan aktivitas produksi Indonesia seiring penurunan ekspor dan impor Indonesia terhadap negara mitra dagang.
“Institusi Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di range 4-5%. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, maka Provinsi Jawa Barat harus menargetkan pertumbuhan ekonominya sebesar 7,5 %. Diperlukan extraordinary effort untuk mencapai target tersebut,” katanya.
Menurutnya berdasarkan hasil simulasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7,5% diperlukan extraordinary effort terutama pada 3 komponen utama PDRB yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor. “Dengan share sebesar 23,3% pada PDRB Jawa Barat, PMTB [pembentukan modal tetap bruto] merupakan sektor kedua dengan kontribusi terbesar dan diharapkan menjadi pengungkit dalam pencapaian target tersebut.”
Mulai 2025, ia menilai perlunya mempelajari keterkaitan backward dan forward linkage untuk mengidentifikasi kekuatan hubungan suatu sektor dengan sektor lainnya, sehingga dapat menganalisis sektor-sektor unggulan (leading sector)
Nining juga melansir brerdasarkan proyeksi BKPM dibutuhkan total realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar Rp13.530 Triliun selama periode Tahun 2024-2029. “Untuk mencapai target tersebut diperkirakan realisasi investasi Nasional dan Jawa Barat perlu didorong dengan rata-rata pertumbuhan 16,75% per tahun selama periode tersebut,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam strategi meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi daerah menurutnya akan mengambil langkah melakukan transformasi struktural dari konsumsi ke produksi.
“Yakni mengubah struktur pengeluaran pada PDRB dari yang sebelumnya bergantung pada sektor konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga ke arah peningkatan peran investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
