Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tengah mengakselerasi rencana investasi produsen mobil listrik BYD di kawasan Subang Smartpolitan, Kabupaten Subang. Mulai dari urusan tenaga kerja, akses hingga kebutuhan lahan.
Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya memiliki kebijakan untuk memberikan perlindungan pada investor yang ada di Jawa Barat agar melahirkan kenyamanan bagi para penanam modal. Pihaknya juga memberikan jaminan terkait infrastruktur, rekrutmen tenaga kerja hingga keamanan.
“Kami ingin rakyat sejahtera, supaya bekerja dengan baik. Kami juga memastikan terkait perizinan yang harus berjalan cepat dan efektif,” katanya dikutip Senin (24/3/2025).
Dalam rapat yang digelar pekan lalu, Dedi Mulyadi mengundang pihak BYD juga pengelola kawasan Subang Smartpolitan didampingi Bupati Subang hingga jajaran dinas terkait Pemprov Jabar.
“Kita ingin mendengarkan keluhannya apa? Seluruh keluhan itu, mana yang bisa diselesaikan oleh kabupaten, oleh provinsi dan mana yang bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat? Saya bersedia mengorkestrasi,” tuturnya.
Head of Marketing, PR, dan Government BYD Indonesia Luther Panjaitan dalam pertemuan tersebut menuturkan sebagai perusahaan kendaraan listrik dan baterai terbesar di dunia, BYD awalnya berinvestasi sebesar Rp11,7 triliun kini sudah memastikan akan menambah besaran investasi di Jabar.
Baca Juga
“Kami menaikkan menjadi Rp17 triliun, salah satu hal yang menjadi fokus dan alasan kami meningkatkan investasi, confidence level, bukan hanya soal market tapi lokasi investasi,” ujarnya.
BYD sendiri membutuhkan tenaga kerja 18.000 orang dalam pabrik kendaraan listrik yang akan beroperasi dalam beberapa tahun ke depan.
Managing Director PT Suryacipta Swadaya (SSIA) Hudaya Arryanto Sumadhija selaku pengembang Subang Smartpolitan pada Dedi Mulyadi mengungkapkan kawasan tersebut dibangun dengan konsep hijau dan pintar seluas 700 hektare di Subang. Kawasan ini dibangun sejak 4 tahun lalu, dan BYD menjadi salah satu tenant terbesar.
Terkoneksi dengan jalan provinsi dan tol Cipali, kawasan ini memiliki akses utama jalan tol akses Patimban yang akan terhubung langsung dengan Pelabuhan Patimban. Namun akses tol Patimban sendiri sampai saat ini belum tuntas. “Selama jalan tol akses Patimban belum beroperasi, apakah dimungkinkan dibuatkan temporary exit?” ujar Hudaya.
Pihaknya mengusulkan akses sementara di posisi overpas KM 88 Tol Cipali dimana pihaknya sanggup membangunkan jalan baru ke arah utara yang akan terkoneksi dengan pintu tol Cipeundeuy. “Kami sebagai pengembang kawasan sanggup membangun sodetan itu tadi kalau ijinnya bisa,” katanya.
Dedi Mulyadi lalu memotong penjelasan tersebut dan menanyakan kewenangan permohonan ijin pembukaan akses sementara tersebut ada di kewenangan siapa. “Sekarang siapin suratnya, dalam waktu 10 menit langsung WA ke saya, nanti saya WA Menteri PUPR-nya, saya yakin setelah lebaran langsung kelar,” tutur Dedi Mulyadi.
“Ini sat set Pak ya,” kata Hudaya saat mendengar Menteri PUPR lewat Dedi Mulyadi siap membicarakan permohonan akses sementara tersebut.
Hudaya juga menuturkan keluhan terkait peliknya membebaskan lahan di kawasan tersebut karena urusan harga jual baik melalui warga maupun perantara. Dedi kemudian menyarankan agar pihak Suryacipta langsung bertemu warga pemilik lahan diinisiasi oleh pihaknya.
“Habis lebaran ya, target bapak dimana? Warganya oleh gubernur akan diundang, untuk bicara perkembangan ini dengan harga segini,” kata Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi mengaku tidak ingin warga mendapatkan harga beli dari pihak pengembang tidak sesuai dengan kesepakatan. Menurutnya pemilik lahan harus menerima penuh uang pembelian bukan mafia tanah yang malah diuntungkan.
“Nanti saya pimpin langsung, gubernur bukan ingin menjadi calo tanah tapi memfasilitasi agar tidak via-via [calo],” tegasnya.
Dedi Mulyadi kembali menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Jabar dalam pertemuan yang berlangsung 20 menit tersebut.
