Bisnis.com, BANDUNG—Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membahas pemanfaatan data untuk mengakselerasi berbagai sektor pembangunan di Jabar.
Hal itu mencakup integrasi data pada platform digital Jawa Barat yang berkaitan dengan investasi, hilirisasi, dunia usaha hingga ketenagakerjaan, termasuk mengenai peningkatan Online Single Submission (OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan aspek terkait lainnya.
Dengan interoperabilitas akses pertukaran data, pemangku kebijakan dapat melakukan analisa terhadap dunia usaha agar terjadi keseimbangan antara iklim investasi yang sudah baik di Jawa Barat sejalan dengan penyerapan tenaga kerjanya.
Dengan begitu pemerintah dapat mengurangi atau bahkan menutup celah penyebab rendahnya serapan tenaga kerja. Misalnya, bila dibutuhkan skill khusus dari pencari kerja, maka Pemprov Jabar dapat menyiapkannya lewat pelatihan-pelatihan.
Kemudian pemanfaatan data di sektor perizinan usaha juga berguna dalam pembangunan berkelanjutan. Tentu ini bersifat jangka panjang. Misalnya pada bidang usaha seperti di sektor tambang hingga pariwisata yang memanfaatkan alam.
”Kita membahas bagaimana data yang ada kita bisa optimalkan, dianalisis untuk pengambilan keputusan di berbagai bidang, secara khusus untuk meningkatkan investasi," katanya, Selasa (29/7/2025).
Baca Juga
"Dari data yang ada kita analisis, hasilnya menjadi raw input (masukan awal) bagi pimpinan mengambil keputusan agar investasi di Jawa Barat bertumbuh dengan baik tanpa mengorbankan lingkungan," sambungnya.
Herman pun menekankan perlunya keseimbangan antara memacu pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan serta menjamin keberlanjutan. Sebab ujarnya, pembangunan bukan hanya untuk hari ini, tapi juga menjadi bekal anak cucu di masa depan.
Maka analisis data yang optimal penting dalam pengambilan keputusan agar sejalan dengan prinsip good data, good decision, good result.
"Pembangunan Provinsi Jawa Barat sangat support langkah ke depan dalam memacu pertumbuhan, tapi dengan tidak mengorbankan lingkungan dan masa depan. Ini sebuah format yang berat, tapi harus kita siapkan dan saya yakin bisa, dan salah satunya adalah dengan dukungan teknologi informasi yang optimal," tuturnya.
Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik menambahkan pertemuan ini membahas akselerasi interoperabilitas platform digital investasi nasional dan daerah, khususnya integrasi data Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Langkah ini bertujuan memperkuat ekosistem pelayanan perizinan yang terintegrasi, mempercepat proses usaha, dan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha di Jawa Barat,” katanya.
Dedi berharap sinergi pusat dan daerah jadi kunci menciptakan iklim investasi yang inklusif, efisien, dan berdaya saing.
