DATA BISNIS: Mayoritas Provinsi Tunda UMP

JAKARTA—Mayoritas pemerintah provinsi menunda penetapan upah minimum 2014 melampaui tenggat yang ditentukan Inpres No. 9/2013 dan Permenakertrans No. 7/2013 yakni pada 1 November 2013. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans, dari 34 provinsi yang ada, hingga berita ini dibuat baru 14 yang telah menetapkan UMP. Padahal, seluruh dewan pengupahan provinsi sudah menyerahkan rekomendasi upah minimum kepada gubernur.(JIBI/yri)