Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong lahirnya inovasi baru terkait ketahanan pangan. Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) melaporkan terdapat 5 negara yang mengalami krisis pangan atau bahkan telah menghadapi kelaparan.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan inovasi baru terkait dukungan untuk ketahanan pangan sangat dinantikan. Menurutnya, secanggih apapun teknologi terbaru, kalau terjadi krisis pangan semua akan sia-sia.
“Bukan hanya ekonomi, kalau krisis pangan terguncang politik dan keamanan,” kata Uu saat ditemui dalam acara Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XXIII 2022 di Ballroom Hotel Aston, Kabupaten Cirebon, Rabu (19/10/2022).
Uu mengatakan saat ini di Jawa Barat mulai bermunculan para inovator yang melahirkan inovasi dalam bidang pertanian dan perkebunan. Beberapa temuan para inovator tersebut yakni, alat pengupas kolang-kaling, mesin perontok padi, serum tanaman organik.
Menurut Uu, temuan baru dibidang teknologi pertanian dan perkebunan harus bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Pemerintah provinsi dalam hal ini bakal membantu dalam suplai anggaran dan pelatihan.
“Kami juga mendorong mereka memiliki hak paten atas setiap temuannya. Kalau hasil inovasi tersebut berjalan, maka Jawa Barat akan menjadi juara lahir dan batin,” kata Uu.
Ribuan Inovator Kumpul di Cirebon
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menunjuk Kabupaten Cirebon jadi tuan rumah dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XXIII 2022 di Ballroom Hotel Aston, Kabupaten Cirebon, Rabu (19/10/2022).
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan gelaran pada tahun ini diikuti oleh ribuan inovator seluruh Indonesia. Dua tahun sebelumnya, tidaK berjalan secara optimal akibat pandemi Covid-19, sehingga hanya bisa dilaksanakan di Kantor Kemendes PDTT.
Halim menyebutkan, hasil temuan dari para inovator ini akan masuk ke dalam katalog teknologi tepat guna Kementerian PDTT. Diharapkan, memberi manfaat terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional level desa hingga nasional.
“Temuan dari desa ini bisa dipasrkan pula dan dipatenkan dalam HAKI. Selain itu, nantinya pemerintah daerah tidak perlu lelang, cukup beli dari katalog ini dan tidak perlu lewat pihak ketiga,” kata Halim.
