Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat memastikan tidak mengulur waktu terkait rencana pembangunan jalan khusus tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Kadis BMPR Jabar Bambang Tirtoyuliono mengatakan pembangunan jalan khusus tambang dipastikan akan tetap dibangun namun pihaknya harus menuntaskan satu proses yang cukup memakan waktu, yakni soal perizinan.
“Kita terus mencoba memastikan tentang perizinan, perizinan itu tentang OSS RBA yang menjadi perdebatan,” katanya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.
Menurutnya ada pengkodean pembangunan jalan khusus tambang yang membingungkan pihaknya bersama dinas terkait Kabupaten Bogor. Bambang mengaku konsultasi juga dilakukan ke BKPM RI untuk memastikan kode OSS RBA mana yang ideal.
"Kode yang cocok untuk pembangunan dan pengelolaan, juga memastikan bahwa ini jalan khusus tambang bukan jalan umum,” katanya.
Dari konsultasi dan rapat terkait perizinan ini, Bambang mengaku sudah menemukan kode yang tepat tinggal pemantapan di sisi legal formal. “Sudah ketemu tinggal dapat legal formalnya saja [dari BKPM],” ujarnya.
Jalan tambang sendiri dipayungi sejumlah aturan khusus yakni UU No. 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Lalu, UU No. 22 Tahun 2OO9 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan dan PP Tentang Jalan Tol. Adapula Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 /PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus.
Perencanaan jalan khusus tambang Parungpanjang pun mengikuti perubahan adanya UU Cipta Kerja. Dimana pembangunan mengacu sesuai PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021) berubah menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Kepala Dinas ESDM Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan sejak awal pihaknya bersama DBMPR Jabar terus melakukan inisiasi dengan para pengusaha tambang di wilayah Bogor.
“Kami sosialisasi bertemu dengan mereka. Mereka menyambut baik banget, mereka sudah menunggu dan sejauh ini kooperatif,” katanya.
Menurutnya para pengusaha tambang di wilayah tersebut dipastikan sepakat bekerjasama mulai dari urusan perencanaan, pembebasan lahann hingga operasional dan konstruksinya.
“Yang paling penting di dalam pemanfaatannya, karena jalan tambang ini tidak akan berarti jika tidak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha,” katanya.
Sebelumnya, Kepala DBMPR Jabar Bambang Tirtoyulianto mengatakan pengelolaan jalan khusus tambang di wilayah Parung Panjang akan dikelola oleh para pengusaha tambang di wilayah tersebut.
"Prinsipnya dari mereka, oleh mereka, untuk mereka, poinnya itu. Jadi skema penugasan di awal itu (oleh BUMD) tidak terjadi," katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (17/1/2023).
Menurutnya skema ini sudah tepat karena yang dilibatkan dalam pembangunan jalan khusus adalah mereka merasa membutuhkan untuk jalan khusus tambang.
"Kemudian dari mereka juga dengan skema investasi siapa yang modalin di awal dan bagaimana cara balikin investasi itu dan dipastikan jalan khusus tambang ini betul-betul diperkenankan oleh kendaraan yang membawa angkutan tambang di sekitar sana," tuturnya.
Berbiaya Rp600 miliar pembuatan jalan khusus ini menurut Bambang sudah tepat memakai skema konsorsium. Terlebih sudah ada kesepahaman diantara pengusaha.
