Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat meneken nota kesepahaman rencana proyek pembangunan angkutan umum massal perkotaan koridor Barat-Timur Mass Rapid Transit (MRT) Cikarang-Balaraja fase satu dan tahap satu Tomang-Medan Satria.
Penandatanganan ini disaksikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di Gedung Sate, Bandung, Jumat (17/2/2023).
Ridwan Kamil mengatakan proyek MRT East-West ini menjadi kabar gembira buat warga Jabar khususnya Kota Bekasi.
"Ini berita luar biasa. Saya mencoba menjadi wartawan begini nulisnya, warga Kota Bekasi siap-siap punya MRT," katanya.
Proyek tersebut telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Target financial close dijadwalkan selesai pada 2024 dan akan memulai konstruksi pada 2025.
"Ini arahan Pak Presiden untuk memulai pembangunan LRT jalur barat ke timur. Baratnya dimulai dari Provinsi Banten dari Balaraja melewati DKI di Tomang kemudian masuk ke Kota Bekasi dan terus ke Cikarang di kabupaten. Untuk tahap satunya, akan ada percepatan di DKI-nya di Tomang di Kota Bekasi di Medan Satria," tuturnya.
Baca Juga
Kehadiran MRT tersebut diharapkan bisa mengurangi beban kepadatan lalu lintas serta mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus terciptanya penyediaan transportasi publik modern.
"Mudah-mudahan dalam hitungan tahun yang tidak terlalu lama maka kita harapkan puluhan ribu warga Bekasi yang biasa naik mobil bisa beralih ke transportasi massal sehingga mengurangi stres, beban ekonomi dan menjadikan wilayah ekonominya lebih maju karena pergerakannya lebih cepat," katanya.
Dia juga memastikan proyek tersebut tak akan terkendala masa jabatan gubernur karena, proyek tersebut dalam kendali penuh pemerintah pusat.
"Ini dalam kendali dan arahan Kementrian Perhubungan dan Dirjen Lalu Linta Kereta Api. Jadi siapapun pemimpin daerah di dua wilayah menurut saya akan ikut dalam semangat keberlanjutan yang dikontrol oleh pemerintah pusat di Dirjen Lalin dan Kereta Api," paparnya.
Ia melanjutkan, saat ini tahap kerja sama baru sebatas komitmen. Adapun masalah teknis akan dibahas dalam pertemuan lanjutan. Namun, berdasarkan pengalaman Pemprov Jabar akan berkontribusi dalam pengurusan dokumen penunjukkan lokasi dan aspek legal lain.
"Kami baru menyepakati terkait trasenya. Dan rutenya melalui mana ada opsi-opsi kan. Karena dengan jarak perbatasan DKI ke Bekasi ujungnya Kota Bekasi harus menyediakan deponya. Nah deponya sedang dalam alternatif mana yang paling memadai dan tersedia lahannya," tuturnya.
Menurutnya masalah pendanaan juga sedang dibicarakan porsinya oleh para pihak.
"Tapi masing-masing pemerintah provinsi dan kota ada kontribusinya. Angkanya belum bisa disampaikan karena masih dalam proses pemilihan bentuk lokasi yang nanti berkonsekuensi pada anggaran," katanya.
