Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut didesak Kementerian Pertanian (Kementan) meningkatkan produksi padi pada 2024 karena produksi dari daerah tersebut terus mengalami penurunan sejak beberapa tahun terakhir.
Kepala Dinas Pertanian Garut Haeruman mengatakan produktivitas padi di Kabupaten Garut saat ini hanya 5,5 ton per hektare. Sementara, permintaan dari pemerintah pusat, produksi harus ditingkatkan menjadi 6,5 ton hektare.
"Menjadi tantangan untuk kami. Ini tidak akan tercapai tanpa peran aktif UPT, BPP, para penyuluh pertanian, dan pihak terkait lainnya dalam rangka menggenjot produksi serta menjamin ketersediaan pangan nasional," kata Haeruman, Kamis (4/7/2024).
Untuk memacu produktivitas di tengah perubahan iklim, pihaknya saat ini memulai program pompanisasi dan perbaikan saluran irigasi ke lahan pertanian masyarakat.
"Diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman yang tadinya biasa kita nanam satu kali satu tahun menjadi dua kali dalam satu tahun, bahkan ditingkatkan menjadi tiga kali dalam satu tahun," ucapnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi padi dari Kabupaten Garut, Jawa Barat sepanjang 2024 hanya mampu menembus angka 96.998 ton.
Baca Juga
Dalam catatan tersebut, produksi padi dari Garut mengalami penurunan. Tahun lalu, produksi yang dilakukan mampu menembus angka 96.998 ton. Hal ini menunjukkan produksi padi dari Kabupaten Garut mengalami penurunan sebanyak 20.601 ton.
Pemilik gilingan padi Garut, Engkos Koswara mengatakan penurunan kinerja produksi yang terjadi sejak tahun lalu dikeluhkan para petani. Kondisi itu pun dikhawatirkan berlanjut hingga musim akhir 2024.
Pada musim panen lalu, ia hanya menggiling gabah kering giling (GKG) sebanyak 1,5 ton. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan produksi tiga tahun lalu yang mampu menembus angka lima ton.
"Jumlah gabah yang datang ke kami juga menurun. Mungkin karena hasil panen dari para petani juga turun drastis," kata Engkos.
Selain itu, petani di Garut, Herdiansyah menyebutkan, rendahnya angka produksi terjadi karena mundurnya masa tanam 2024. Cuaca buruk yang terjadi selama awal tahun menjadi pemicu.
Ia pun meminta kepada pemerintah daerah memperkuat jaminan untuk petani di tengah kondisi sulit. "Jaminan itu guna melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen, bencana alam, serangan organisme pengganggu pertumbuhan, sampai dampak perubahan iklim," ujar Herdiansyah.
