Bisnis.com, CIREBON - Petani di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengaku kesulitan mendapatkan lahan untuk demplot padi varietas.
Padahal, mereka sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah daerah agar difasilitasi lahan. Sayangnya hal tersebut tak kunjung mendapatkan respons memadai.
Ketua Dewan Pakar Pertanian Cirebon (DPPC) sekaligus petani aktif, Usman Effendi mengatakan, menyebutkan kebutuhan terhadap lahan percobaan atau demplot sangat penting untuk pengembangan varietas unggul lokal yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
“Kami sudah mengajukan permohonan resmi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sejak November 2023. Namun sampai hari ini, belum ada tindak lanjut yang jelas,” ujar Usman, Selasa (5/5/2025).
Menurut Usman, pihaknya telah menyampaikan surat bernomor 002/dppc/sewa.lahan/xi/2023 yang ditujukan kepada Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kaliwedi. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon bernomor 909.2/5052/Sekrt.
Dalam surat permohonan itu, DPPC menyampaikan kesanggupan untuk memenuhi seluruh persyaratan sewa lahan sesuai ketentuan pemerintah daerah. “Kami siap melengkapi data diri, menanggung biaya sewa, dan mematuhi seluruh perjanjian hukum yang berlaku,” tegasnya.
Baca Juga
Adapun total kebutuhan lahan yang diajukan oleh DPPC seluas 22,5 hektare. Lokasi yang dimohon tersebar di dua desa, yakni Desa Wargabinangun dengan kebutuhan lahan 8 hektare dan Desa Guwa Kidul seluas 12,5 hektare.
Usman menjelaskan, demplot varietas sangat penting sebagai bagian dari inovasi dan adaptasi pertanian.
“Kami mencoba mengembangkan padi varietas baru hasil persilangan yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan perubahan cuaca ekstrem. Untuk itu, perlu uji coba langsung di lapangan,” ungkapnya.
Namun demikian, proses birokrasi yang berlarut-larut menjadi kendala utama. Ia menyayangkan lambannya respons pemerintah dalam merespons permintaan petani yang bersifat produktif.
“Petani seperti kami bukan minta bantuan dana, kami hanya minta akses lahan dengan mekanisme sewa resmi. Kalau ini terus dihambat, kapan pertanian Cirebon bisa maju?” keluhnya.
Selain itu, ia menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap kegiatan riset lapangan yang dilakukan oleh komunitas petani. Padahal, menurutnya, pengembangan varietas lokal sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Kalau pemerintah terlalu bergantung pada distribusi benih dari pusat tanpa memfasilitasi riset lokal, maka kita akan terus ketinggalan. Di sinilah pentingnya kemitraan antara petani, akademisi, dan pemerintah,” kata dia.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon belum memberikan keterangan resmi terkait permohonan yang diajukan oleh DPPC. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan surat elektronik masih belum mendapat balasan.
Menurut data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Cirebon memiliki luas lahan sawah sekitar 52.000 hektare, namun hanya sebagian kecil yang dapat diakses oleh petani untuk keperluan riset atau demplot non-komersial.
Sebagian besar lahan digunakan untuk produksi rutin dan belum masuk skema kemitraan pengembangan teknologi pertanian.
Kondisi ini diperburuk dengan alih fungsi lahan yang kian masif dalam lima tahun terakhir. Konversi sawah ke perumahan dan industri mengurangi ruang eksplorasi pertanian secara signifikan.
“Lahan pertanian produktif terus menyusut, jadi kalau ada lahan milik pemerintah yang bisa disewa, mestinya diprioritaskan untuk kegiatan yang jelas tujuannya seperti demplot varietas,” ujar Usman.
Ia pun berharap ada political will dari pemimpin daerah untuk membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka dan cepat antara petani dan pemerintah.
“Kalau petani hanya diberi program bantuan bibit setiap tahun tapi tidak pernah dilibatkan dalam proses inovasi, itu namanya ketergantungan, bukan pemberdayaan,” tutupnya.
