Bisnis.com, CIREBON - Kabupaten Cirebon mencatatkan diri sebagai daerah dengan produksi gabah kering panen (GKP) terbesar di Jawa Barat sepanjang 2024.
Dengan produktivitas mencapai 683.880 ton dari luas panen 90.587 hektare, daerah ini bahkan menyumbang penyerapan gabah tertinggi secara nasional.
Namun, di balik capaian tersebut, para petani dihadapkan pada persoalan serius, yakni kerusakan sistem irigasi dan nihilnya anggaran perbaikan dari pemerintah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas tanam padi di Cirebon mencapai 91.395 hektare, sementara luas panen sedikit lebih rendah, yakni 90.587 hektare. Meski demikian, tingkat produktivitasnya cukup tinggi, yaitu sekitar 7,55 ton per hektare, angka yang mengungguli banyak wilayah lain di Jawa Barat.
Bahkan, data dari Perum Bulog menunjukkan, hingga 21 Mei 2025, Cabang Bulog Cirebon telah menyerap 112.753 ton gabah dari petani, angka tertinggi sepanjang sejarah.
Namun, prestasi gemilang ini dibayangi oleh ancaman serius di lapangan. Infrastruktur irigasi yang rusak parah menjadi ancaman laten bagi kelangsungan produksi pertanian di Cirebon.
Baca Juga
Sebanyak 40 titik irigasi dilaporkan mengalami kerusakan berat mulai dari irigasi tersier dan sekunder hingga embung dan longstorage.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi, menyebut, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh saluran irigasi yang rusak diperkirakan mencapai Rp150 miliar.
“Kerusakan terjadi bukan hanya karena usia infrastruktur yang sudah tua, tetapi juga minimnya anggaran pemeliharaan dari tahun ke tahun. Ini menyebabkan saluran tertimbun sedimen, tembok jebol, hingga embung tak lagi bisa menampung air,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).
Masalah tersebut diperparah dengan dampak perubahan iklim dan fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan. Petani di sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Plered, terpaksa membiarkan sawahnya kosong karena tidak ada suplai air yang memadai.
Harapan petani akan perbaikan infrastruktur irigasi pun pupus setelah Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan tidak ada anggaran yang tersedia untuk perbaikan irigasi pada tahun anggaran 2025.
Hal ini menyusul Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 terkait penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka efisiensi belanja negara.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon Sri Wijayawati menyebut penghapusan anggaran tersebut bukan berasal dari keputusan pemerintah daerah, melainkan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
“Awalnya kami menganggarkan Rp10,48 miliar untuk perbaikan irigasi. Tapi setelah penyesuaian dari pusat, anggaran itu dihapus karena pemerintah pusat meminta daerah fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan dan pendidikan,” ungkap Sri.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan petani, terlebih mereka yang mengandalkan sistem irigasi teknis untuk sawahnya. Saat musim kemarau tiba, petani yang hanya bergantung pada tadah hujan hampir pasti menghadapi risiko gagal panen.
Usman, petani di Tegalsari, mengungkapkan, selain masalah irigasi, mereka juga dihadapkan dengan fluktuasi harga gabah saat panen raya. "Kalau panen banyak, harga gabah anjlok. Padahal biaya pupuk dan pestisida mahal. Untung pun tipis," katanya.
Sri menambahkan, pemerintah daerah tengah mencari solusi alternatif agar pertanian tetap bisa berjalan. Beberapa opsi yang tengah dikaji adalah kerja sama dengan pihak swasta dan optimalisasi dana desa untuk perbaikan irigasi skala kecil.
“Kami sedang menjajaki potensi kolaborasi agar ada jalan keluar bagi petani. Tapi tentu tidak bisa langsung menggantikan kebutuhan anggaran sebesar Rp150 miliar secara menyeluruh,” katanya.
.jpg?w=300&h=221)
