Bisnis.com, CIREBON - Daya saing Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun di Kabupaten Cirebon terus melemah.
Dikepung enam rumah sakit swasta yang agresif dalam pelayanan dan promosi, rumah sakit milik pemerintah daerah ini kini tak lagi menjadi pilihan utama dalam sistem rujukan BPJS dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes 1).
Bahkan, nama RSUD Arjawinangun dikabarkan sudah tak muncul dalam sistem rujukan digital milik BPJS Kesehatan.
Pantauan di lapangan pada akhir Juni 2025 memperlihatkan kondisi RSUD Arjawinangun yang jauh dari hiruk-pikuk rumah sakit umumnya. Halaman parkir tampak lengang, hanya terisi beberapa mobil pribadi dan ambulans yang terparkir tanpa aktivitas berarti.
Di lorong-lorong menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan poliklinik, tak terlihat antrean panjang seperti yang lazim ditemukan di rumah sakit rujukan lainnya. Beberapa pasien tampak duduk termenung menanti giliran, tapi jumlahnya bisa dihitung dengan jari.
"Biasanya kami kewalahan menangani pasien, sekarang malah lebih banyak petugas dibandingkan pasien," ujar seorang petugas administrasi yang enggan disebutkan namanya.
Baca Juga
RSUD Arjawinangun yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat wilayah barat Kabupaten Cirebon kini harus berbagi "pasar" dengan enam rumah sakit swasta yang berlokasi di radius kurang dari 15 kilometer.
Rumah-rumah sakit tersebut bukan hanya menawarkan fasilitas yang modern, namun juga menjalin kemitraan strategis dengan klinik dan puskesmas untuk memudahkan alur rujukan pasien.
Kondisi ini diperparah oleh absennya RSUD Arjawinangun dalam sistem rujukan daring BPJS. Sejumlah pasien BPJS mengaku tidak bisa memilih RSUD Arjawinangun ketika hendak dirujuk oleh faskes 1, karena nama rumah sakit ini tidak muncul dalam pilihan sistem.
Padahal, sebagian dari mereka telah menjadikan RSUD sebagai rujukan tetap selama bertahun-tahun.
“Saya dirujuk dari puskesmas untuk pemeriksaan spesialis, tapi waktu petugas puskesmas buka sistem, nama RSUD Arjawinangun nggak muncul. Akhirnya saya dikirim ke rumah sakit swasta di Plumbon,” ujar Mulyani (48), warga Kecamatan Gegesik.
Kehilangan rujukan BPJS berarti kehilangan sebagian besar arus pasien. RSUD Arjawinangun, yang mengandalkan pelayanan berbasis pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kini harus bersaing dengan rumah sakit swasta yang punya keunggulan dari sisi promosi, fleksibilitas manajemen, dan insentif tenaga medis.
Sementara itu, ruang perawatan kelas 3 yang biasanya penuh saat musim penyakit, kini menyisakan banyak tempat tidur kosong. Suasana sunyi menyelimuti hampir seluruh bangsal. Hanya satu-dua keluarga pasien yang tampak keluar-masuk kamar perawatan.
Masalah RSUD Arjawinangun tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Salah satu penyebab lemahnya daya saing adalah keterbatasan dalam menyediakan sumber daya manusia unggul dan fasilitas penunjang yang memadai.
Dokter spesialis sub-spesialis masih sangat terbatas, dan pengadaan alat medis kerap terganjal regulasi anggaran daerah.
Pemberlakuan tarif baru berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah juga memperumit posisi RSUD. Kenaikan retribusi menyebabkan sebagian layanan kesehatan menjadi kurang kompetitif dibandingkan rumah sakit swasta yang lebih fleksibel dalam menyusun skema biaya layanan.
“Rumah sakit swasta bisa memberi diskon atau paket layanan. Kami terikat aturan dan tidak bisa begitu,” kata Direktur RSUD Arjawinangun Bambang Sumardi.
Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan RSUD Arjawinangun. Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan perlunya pemulihan peran RSUD sebagai pilar pelayanan kesehatan daerah.
Rencana jangka menengah, kata Imron, adalah revitalisasi layanan berbasis digital dan sistem antrean terpadu agar lebih efisien dan ramah pengguna.
"Kami akan bicara dengan BPJS untuk memastikan RSUD Arjawinangun kembali masuk sistem rujukan digital. Ini rumah sakit milik rakyat, tidak boleh mati pelan-pelan,” tegasnya.
RSUD Arjawinangun kini berada di titik kritis. Di tengah gempuran layanan swasta yang terus ekspansif, rumah sakit pemerintah ini harus mencari cara untuk bertahan, berbenah, dan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini tayang, belum ada keterangan dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Cirebon.
.jpg?w=300&h=221)
