Bisnis.com, CIREBON - Satu perusahaan swasta nasional, PT Global Energy Investama, menyatakan minat berinvestasi di Kabupaten Cirebon dengan membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).
Proyek ini dinilai sebagai peluang strategis dalam memperkuat bauran energi terbarukan sekaligus menjawab persoalan pengelolaan sampah di kawasan tersebut.
Menariknya, perusahaan tidak mensyaratkan pembayaran tipping fee dari pemerintah daerah, yang selama ini kerap menjadi kendala kerja sama pengelolaan sampah dengan skema kemitraan.
“Yang mereka minta hanya satu, kita menyiapkan lahan. Selebihnya, mereka bangun infrastruktur pengelolaan sampah hingga pembangkit listriknya sendiri. Bahkan dari hasil penjualan listrik, Kabupaten Cirebon juga akan memperoleh share,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon Iwan Ridwan Hardiawan, Rabu (2/7/2025).
Dalam paparan awal, PT Global Energy Investama membutuhkan pasokan sampah sebesar 500 hingga 600 ton per hari sebagai bahan baku pembangkitan listrik.
Menurut Iwan, estimasi tersebut masih sangat memungkinkan dipenuhi oleh sistem persampahan di wilayah Kabupaten Cirebon, baik dari TPA maupun dari pengumpulan harian.
Baca Juga
“Hitungan kami, suplai itu realistis. Kita tinggal memastikan teknis pengumpulannya dan kesiapan lahan,” ujarnya.
Adapun kebutuhan lahan yang diminta oleh pihak investor minimal seluas 2 hektare. Saat ini, DLH bersama instansi teknis lainnya tengah menelusuri alternatif lokasi yang memungkinkan, baik dari sisi tata ruang maupun aksesibilitas logistik.
Namun, TPA Kubang Deleg tidak termasuk opsi yang akan diusulkan, mengingat lahan tersebut sedang dalam tahap pengembangan melalui program nasional Solid Waste Management for Sustainable Urban Development dari Kementerian PUPR.
“Lahan di Kubang Deleg sudah masuk perencanaan PUPR, kami tidak berani ganggu untuk proyek ini karena bisa bentrok dengan program pusat,” jelas Iwan.
Iwan menjelaskan, tawaran dari PT Global Energy Investama berbeda dari investor sebelumnya. Dalam sejumlah kerja sama pengelolaan sampah, Pemkab Cirebon kerap menemui jalan buntu karena skema pembiayaan tidak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Dengan skema yang ditawarkan Global Energy Investama, pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan anggaran rutin untuk tipping fee, maupun membeli energi listrik yang dihasilkan. Sebaliknya, investor akan menjual listrik ke PLN atau pihak swasta, dan sebagian keuntungan penjualan itu akan dibagikan kepada pemerintah daerah.
"Misalnya, mereka minta tipping fee Rp450.000 per ton, sementara kemampuan APBD kita hanya Rp150.000. Atau ada juga yang minta kita beli produk akhirnya, itu juga berat,” papar Iwan.
Langkah selanjutnya, menurut Iwan, akan meliputi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) jika hasil kajian menunjukkan proyek ini layak secara teknis, finansial, dan legal.
Pemerintah Kabupaten Cirebon menilai proyek ini sejalan dengan dua agenda besar: pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil serta penanganan tumpukan sampah yang terus meningkat. Konsep Waste to Energy (WtE) juga dinilai sejalan dengan strategi pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan rendah karbon.
“Ini bukan cuma soal energi, tapi juga mempercepat transformasi pengelolaan sampah yang lebih modern dan terintegrasi,” kata Iwan.
Hingga kini, Kabupaten Cirebon menghasilkan lebih dari 600 ton sampah per hari, dengan tingkat pemrosesan yang belum sepenuhnya optimal. Proyek pembangkit berbasis sampah diharapkan menjadi terobosan jangka panjang yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
