Bisnis.com, CIREBON - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan ruang intensive care unit (ICU) rumah sakit tersebut.
Kucuran anggaran ini hadir di tengah kondisi sulit yang tengah membelit RSUD Arjawinangun terutama sejak rumah sakit milik Pemkab Cirebon ini tersingkir dari sistem rujukan BPJS Kesehatan.
Tender pekerjaan rehabilitasi sarana ICU RSUD Arjawinangun telah diumumkan pada 24 Juni 2025 di laman resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu RSUD Arjawinangun Dendi Hamdi mengatakan proyek ini mencakup perbaikan gedung, fasilitas, dan sistem pendukung ruang ICU, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp4,7 miliar.
Proses pengadaan dilakukan dengan sistem tender terbuka dan tercatat telah diikuti oleh 27 peserta dari berbagai perusahaan konstruksi kecil. "Langkah perbaikan ruang ICU ini merupakan bagian dari upaya penyelamatan layanan kritis di RSUD Arjawinangun," kata Dendi, Selasa (1/7/2025).
Sejak awal 2024, rumah sakit ini menghadapi tantangan berat menyusul keluarnya dari daftar fasilitas rujukan BPJS Kesehatan. Hal ini membuat pasien peserta BPJS dialihkan ke rumah sakit swasta yang jumlahnya kian menjamur di wilayah Cirebon barat.
Baca Juga
Dalam beberapa tahun terakhir, peta layanan kesehatan di Kabupaten Cirebon mengalami perubahan signifikan. Pertumbuhan rumah sakit swasta, terutama yang memiliki jejaring nasional dan fasilitas premium, menjadikan rumah sakit milik pemerintah daerah kesulitan bersaing.
RSUD Arjawinangun yang dulu menjadi andalan warga menengah ke bawah kini kehilangan pasien, bahkan untuk layanan dasar sekalipun.
Tidak sedikit pasien rujukan dari puskesmas yang harus diarahkan ke rumah sakit swasta di sekitarnya karena BPJS tidak lagi menanggung biaya perawatan di RSUD ini.
Daya saing Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terus melemah. Dikepung enam rumah sakit swasta yang agresif dalam pelayanan dan promosi, rumah sakit milik pemerintah daerah ini kini tak lagi menjadi pilihan utama dalam sistem rujukan BPJS dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes 1).
Bahkan, nama RSUD Arjawinangun dikabarkan sudah tak muncul dalam sistem rujukan digital milik BPJS.
Pantauan di lapangan pada akhir Juni 2025 memperlihatkan kondisi RSUD Arjawinangun yang jauh dari hiruk-pikuk rumah sakit umumnya. Halaman parkir tampak lengang, hanya terisi beberapa mobil pribadi dan ambulans yang terparkir tanpa aktivitas berarti.
Di lorong-lorong menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan poliklinik, tak terlihat antrean panjang seperti yang lazim ditemukan di rumah sakit rujukan lainnya. Beberapa pasien tampak duduk termenung menanti giliran, tapi jumlahnya bisa dihitung dengan jari.
"Biasanya kami kewalahan menangani pasien, sekarang malah lebih banyak petugas dibandingkan pasien," ujar seorang petugas administrasi yang enggan disebutkan namanya.
RSUD Arjawinangun yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat wilayah barat Kabupaten Cirebon kini harus berbagi "pasar" dengan enam rumah sakit swasta yang berlokasi di radius kurang dari 15 kilometer.
Rumah-rumah sakit tersebut bukan hanya menawarkan fasilitas yang modern, namun juga menjalin kemitraan strategis dengan klinik dan puskesmas untuk memudahkan alur rujukan pasien.
Kondisi ini diperparah oleh absennya RSUD Arjawinangun dalam sistem rujukan daring BPJS. Sejumlah pasien BPJS mengaku tidak bisa memilih RSUD Arjawinangun ketika hendak dirujuk oleh faskes 1, karena nama rumah sakit ini tidak muncul dalam pilihan sistem.
Padahal, sebagian dari mereka telah menjadikan RSUD sebagai rujukan tetap selama bertahun-tahun.
“Saya dirujuk dari puskesmas untuk pemeriksaan spesialis, tapi waktu petugas puskesmas buka sistem, nama RSUD Arjawinangun nggak muncul. Akhirnya saya dikirim ke rumah sakit swasta di Plumbon,” ujar Mulyani (48), warga Kecamatan Gegesik.
Kehilangan rujukan BPJS berarti kehilangan sebagian besar arus pasien. RSUD Arjawinangun, yang mengandalkan pelayanan berbasis pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kini harus bersaing dengan rumah sakit swasta yang punya keunggulan dari sisi promosi, fleksibilitas manajemen, dan insentif tenaga medis.
Sementara itu, ruang perawatan kelas 3 yang biasanya penuh saat musim penyakit, kini menyisakan banyak tempat tidur kosong. Suasana sunyi menyelimuti hampir seluruh bangsal. Hanya satu-dua keluarga pasien yang tampak keluar-masuk kamar perawatan.
