Bisnis.com, BANDUNG--Bank Indonesia (BI) memprediksi realisasi belanja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat akan meningkat signifikan pada semester II tahun 2025.
Hingga Juli 2025, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar 38,79%. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 31,8%.
Sementara itu, realisasi PAD Jabar telah mencapai 44,72% dari target fiskal APBD 2025, juga melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 43,62%.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muslimin Anwar menyampaikan optimisme bahwa tren kenaikan belanja akan berlanjut di semester II, seiring dengan pelonggaran kebijakan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Sekarang (pengetatan penggunaan anggaran) sudah mulai longgar, baik di pusat maupun di daerah," katanya dikutip Rabu (16/7/2025).
Menurutnya, belanja infrastruktur yang bernilai besar belum optimal di semester I, dan akan dimaksimalkan pada semester II. Termasuk sejumlah proyek dalam Program Strategis Nasional (PSN) yang mulai dikerjakan di wilayah Jawa Barat.
Baca Juga
"Belanja proyek infrastruktur, khususnya PSN, akan lebih dioptimalkan di semester II. Program ini cukup banyak di wilayah Jabar," tambahnya.
Di sisi lain, terkait PAD, Muslimin menekankan perlunya optimalisasi sektor pajak non-kendaraan bermotor. Ia menilai kebijakan insentif berupa pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah berdampak positif terhadap peningkatan PAD, termasuk dari pajak reklame.
Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah daerah diharapkan mendorong promosi produk UMKM melalui pameran dan temu bisnis agar bisa menembus pasar ekspor.
"Ekspor kerajinan Jabar masih bagus, jika nanti ada pemberlakuan pajak tinggi terutama dari AS, pasar bisa digeser ke Eropa atau negara Asia dan Timur Tengah. Namun tentunya kualitas produknya diperbaiki." ucapnya.
Muslimin menambahkan, saat ini adalah momentum tepat bagi UMKM untuk memaksimalkan potensi pasar domestik.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, mengungkapkan kapasitas fiskal APBD Jabar 2025 mencapai lebih dari Rp31 triliun, menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara 38 provinsi di Indonesia.
Dalam pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, lanjut Herman, belanja daerah Provinsi Jawa Barat tercatat berada di posisi ketiga nasional, setelah Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.
Selain mendorong percepatan realisasi belanja, Herman menegaskan bahwa kualitas belanja daerah juga menjadi fokus utama.
"Pak Gubernur selalu mengingatkan agar belanja APBD dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Insyaallah, kami akan terus menjaga dan mengawal APBD Jabar demi kesejahteraan warga," tegasnya.
.jpg?w=300&h=221)
