Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Jabar Dicky Saromi mengatakan saat ini proyek SPAM Jatigede tengah memasuki proses penentuan PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama), apakah akan diisi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Pemprov Jawa Barat.
“Pak Gubernur nanti bisa menunjuk PT TGR [BUMD PT Tirta Gemah Ripah], kami inginnya PJPK dari sini,” katanya di Bandung, Minggu (8/9).
Menurutnya PT TGR paling mungkin terlibat mengingat sudah memiliki pengalaman dalam proyek SPAM Bandung Raya dan menangani air baku. Namun pihaknya belum mengetahui apakah BUMD tersebut siap atau tidak terlibat mengigat kecukupan modal TGR terbilang tidak besar.
“Modalnya belum banyak kayaknya, tapi TGR akan jadi BUMD yang prospektif nanti,” ujarnya.
Harapan agar PJKP ditangani Jawa Barat sendiri menurut Dicky datang dari hasil rumusan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan oleh Bappeda Jabar. Alasan ini juga didasari jika PJPK ada di Pemprov Jawa Barat maka rentang kendali proyek ini bisa lebih optimal.
“Kita punya rentang kendali lebih luas dalam menangani proyek itu, juga bisa memberikan pilihan-pilihan lebih banyak dalam proyek itu,” tuturnya.
Proyek SPAM Jatigede akan terbagi dalam seksi intake untuk mengambil air baku, ada seksi pengelolaan air baku dan jaringan distribusi. Pengelolaan air inilah yang rencananya akan ditawarkan dalam skema KPBU nanti.
“Pengelolaan air ini yang akan di KPBU-kan, kurang lebih Rp500 miliaran, kalau total proyeknya sendiri sekitar Rp2 triliun,” katanya.
Proyek intake SPAM Jatigede sendiri kata Dicky saat ini sudah dimulai oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Sementara instalasi pengelolaan air (Ipal) pihak Perkim Jabar sudah menyiapkan lahan agar saat di KPBU-kan siap. “Sedangkan jaringan distribusinya akan lebih banyak di sempadan badan jalan raya nasional,” paparnya.
Dicky sendiri menilai SPAM Jatigede akan membutuhkan pekerjaan besar, bukan hanya dari sisi teknologi namun kompleksitas area pembangunan yang mencakup Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu. Jika 2019 ini urusan PJPK tuntas, maka selanjutnya akan disusun struktur organisasi yang solid. “Semoga ini bisa kita mulai di 2019 ini,” ujarnya.
