Bisnis.com, BANDUNG - Menjalankan misi sosialnya, PT Pos Indonesia (Persero) berinsiatif untuk mendistribusikan alat kesehatan ke seluruh wilayah NKRI di tengah pandemi COVID-19.
Dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Kamis (9/4/2020), partisipasi Pos Indonesia terwujud dalam dua hal, yaitu percepatan arus kelancaran distribusi ke seluruh wilayah NKRI dan penyampaian kiriman tepat sasaran.
Implementasinya adalah dalam bentuk kerja sama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, serta stakeholder terkait, dengan ruang lingkup membangun sinergi antara Pos Indonesia dan Kementerian Kesehatan cq Pusat Krisis Kesehatan, untuk mengelola pendistribusian alat kesehatan, dalam rangka upaya penanganan pandemi COVID-19.
“Kami menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) karena memiliki jaringan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dapat mencapai daerah-daerah yang sulit dijangkau,” ujar Kepala Pusat Krisis Kesahatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dr. Budi Sylvana, MARS.
Kementerian Kesehatan cq Pusat Krisis Kesehatan lanjutnya memberikan kepercayaan kepada Pos Indonesia yang diwujudkan dengan melakukan kerja sama konkrit untuk melakukan distribusi alat kesehatan di dalam negeri, juga memanfaatkan seluruh infrastruktur yang dimiliki Pos Indonesia serta layanan jasa pemanfataan gudang.
Budi Sylvana menambahkan bahwa seluruh petugas agar menjalani protokol kesehatan saat melakukan pendistribusian. Pada kesempatan perdana ini Pos Indonesia akan melakukan pendistribusian Alat Pelindung Diri (Set) dari Kementerian Kesehatan RI sebanyak 489,7 kg atau 24 koli dengan tujuan Rumah Sakit Darurat Pulau Galang.
Kepala Regional 4 Jakarta Onni Hadiono menyatakan Pos Indonesia siap mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19.
“Terima kasih atas kepercayaannya kepada Pos Indonesia untuk turut serta mendukung penanganan COVID-19, dengan jaringan dan sumber daya yang kami miliki akan kami salurkan tepat waktu dan tentu dalam prosesnya kami mengacu kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah” jelas Onni.
