Bisnis.com, BANDUNG — Presiden Joko Widodo meminta agar daerah segera mempercepat penyerapan APBD. Presiden geram mengingat banyak daerah masih membiarkan anggaran tersimpan di bank dan belum terserap.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya optimistis percepatan penyerapan APBD akan terjadi. Menurutnya belajar dari tahun-tahun sebelumnya, penyerapan APBD Jabar hingga akhir tahun selalu mencapai di atas angka 90 persen.
“Tahun lalu itu 93 persen, jadi tidak akan terlalu jauh, Jabar saya kira akan tercapai karena anggaran kita itu naik, lompat, naik,” katanya di Bandung, Kamis (25/11/2021).
Pihaknya mengaku sudah memberikan usulan langsung pada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan di Jakarta pekan ini. Usulan tersebut terkait pembayaran pada kontraktor yang skemanya diubah menjadi bulanan.
“Saya usulkan Bu bisa nggak kami bayar kontrak itu per bulan bukan per termin,” katanya.
Menurutnya dengan pembayaran per bulan, maka anggaran belanja APBD tidak mengendap terlalu lama dan bisa bergulir secara rutin. Sementara jika masih memakai skema per termin, maka uang dipastikan akan mengendap di rekening daerah seperti yang dikritisi oleh Presiden.
“Bu Sri Mulyani akan membahas usulan ini.” ujarnya.
Dari Sri Mulyani pula Ridwan Kamil mendapatkan informasi jika akan ada punishment pada daerah yang serapannya lambat dengan tidak lagi mengucurkan anggaran secara langsung melainkan memakai surat utang atau obligasi. Dengan cara ini maka uang dari Pusat tidak akan mengendap di rekening daerah, melainkan cair ketika ada kebutuhan belanja.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri pada 2021 dihadapkan pada situasi pendapatan daerah yang sulit. Menurutnya defisit anggaran dipastikan mencapai Rp10 triliun karena adanya perubahan dan dinamika lapangan. Pertama, penyusutan pendapatan asli daerah hingga Rp5 triliung. “Itu pendapatan yang hilang,” katanya.
Kedua alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 5 triliun yang biasanya masuk dulu ke rekening provinsi, kini langsung masuk ke kabupaten/kota. Tahun 2022 pihaknya berharap bisa menggenjot pendapatan dari sisi pemanfaatan aset milik pemerintah provinsi dan mendorong BUMD untuk lebih tajam dalam melakukan perencanaan bisnis.
