Bisnis.com, BANDUNG - Dinas Perhubungan Jawa Barat tengah mematangkan skema pemanfaatan aset dan pengelolaan Bandara Nusawiru, Pangandaran pada pihak swasta.
Kadishub Jabar E Koswara mengatakan berdasarkan UU 23 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan provinsi mengelola bandara lewat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kini dihilangkan.
"Kita tidak punya kewenangan lagi soal udara. Nusawiru akan kita kerja samakan dengan pengelola bandara seperti Angkasa Pura, sedang kita matangkan," katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (9/8/2022).
Koswara mengaku pihaknya saat ini baru mengkaji dari aspek potensi pengembangan bandara ke depan dan belum memutuskan apakah nantinya akan memakai skema lelang atau beauty contest.
"Belum diputuskan, kami baru mengkaji dari aspek pengembangannya. Kemudian teknisnya, masterplannya, targetnya tahun depan apakah ini bisa kita lelang," ujarnya.
Pengelolaan Nusawiru ke depan menurutnya akan strategis mengingat Pangandaran akan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Jabar Selatan. Terutama rencana pengembangan pariwisata di wilayah tersebut.
Baca Juga
"Daerah situ hubnya bandara supaya internasional bisa masuk," katanya.
Selama dipegang UPTD, Nusawiru mengalami perkembangan yang kurang optimal. Di sisi lain, Nusawiru belum terintegrasi dengan paket wisata kawasan Pangandaran.
"Kebijakan daerahnya belum terintegrasi, paket wisata yang membawa (penumpang) Nusawiru belum ada," tuturnya.
Koswara berharap jika pengelolaan diserahkan pada pihak BUMN atau swasta maka Nusawiru bisa dikembangkan secara bertahap. "Kalau sekarang wisata, ya wisata dulu. Sampai kebutuhan dan permintaan meningkat," ujarnya.
Dia menilai arus penumpang dan wisatawan melalui Nusawiru menjadi target paling rasional dibanding mendahulukan pengembangan seperti menambah panjang landasan pacu.
"Buat apa panjang-panjang kalau penumpangnya tidak ada? Sedikit aja kecil-kecil dulu tapi ramai," katanya.
Skema pemanfaatan aset sendiri dinilai lebih masuk hitungan dibanding skema lain. Dengan skema ini Pemprov dan pihak pengelola akan menghitung berapa kontribusi yang bisa masuk ke kas daerah dilihat dari lamanya pemanfaatan aset.
"Tahun depan rencananya sudah mulai masuk ke dalam proses pelelangan," ujarnya.
