Bisnis.com, PURWAKARTA - Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata masih menyisakan persoalan bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Apalagi, bagi mereka yang wilayahnya terlintasi mega proyek Nasional itu.
Kondisi tersebut seperti yang dirasakan pemilik 11 rumah di Kampung Tegal Nangklak, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur. Hal mana, rumah yang selama ini mereka tinggali saat ini hanya tinggal kenangan, lantaran mengalami kerusakan akibat pergeseran tanah imbas dari proyek tersebut.
Di sisi lain, upaya ganti rugi dari perusahaan kontraktor, hingga kini masih belum ada kejelasan. Hal itu yang membuat mereka gusar. Alhasil, saat ini mereka pun kembali berontak. Klimaksnya terjadi hari ini, mereka terpaksa memblokade jalan yang selama ini jadi akses kendaraan proyek nasional itu. Bahkan, mereka mendirikan portal dan memasang tenda untuk mereka bertahan di lokasi.
Salah satu rumah yang mengalami kerusakan imbas dari pembangunan jalur kereta ini adalah milik Yeni. Saat ditemui di lokasi, Yeni berujar jika rumahnya sudah tak bisa lagi ditempati sejak 2019 lalu. Alhasil, selama tiga tahun terakhir ini ia bersama 10 penghuni rumah lainnya terpaksa hidup di kontrakan.
"Kami sudah lelah hidup di kontrakan. Saat ini, kami hanya menuntut ada ganti rugi untuk rumah kami yang telah rusak dan rata dengan tanah," ujar Yeni saat melakukan aksi menduduki lokasi proyek beserta warga lainnya, Senin (10/10/2022).
Yeni menjelaskan, pemukiman mereka yang telah hancur ini berdekatan dengan lokasi pembangunan terowongan tunnel dua yang menjadi pendukung jalur kereta. Dari awal, warga yang rumahnya berdekatan proyek tersebut berharap ada konpensasi atau minimalnya kediaman mereka mendapat gusuran ganti rugi. Karena, mereka menyadari jika kediaman mereka akan terkena imbas.
"Tapi sampai saat ini hal itu tidak terealisasi. Bahkan, sampai rumah kami rusak pun tidak ada kejelasan," jelas dia.
Ditempat sama, Ketua RW setempat, Maman Rusmana menjelaskan, pihaknya mewakili warga beserta 11 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya rusak hanya menuntut untuk segera dibagunkan kembali rumah mereka.
"Di 2020 kemarin, sudah ada kesepakatan antara pihak kontraktor bersama perwakilan warga dan disaksikan sekda saat itu. Hal mana, di 2020 rumah warga terdampak akan dibangunkan kembali oleh PT Sinohydro. Namun, setelah beberapa kali kesepakatan hingga saat ini hal tersebut belum terealisasi," ujarnya.
Menurut Maman, seharusnya pada bulan Februari warga sudah menerima kunci. Sedangkan sampai detik ini jangankan mendapat kuci rumah, pelaksanaan pembangunan pemadatan tanahnya pun belum juga dilakukan. Untuk itu, hari ini kembali turun menuntut haknya sampai adanya keputusan yang jelas.
"Kami akan bertahan di sini hingga dibangunkan kembali ke 11 rumah warga itu," kata dia.
Dalam hal ini, pihaknya juga berharap pemerintah setempat turun tangan untuk membantu mengakomodir tuntutan warga ini. Karena sampai saat ini tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan terhadap warganya.
"Pada intinya kami warga Kampung Tegal Nangklak yang terdampak memohon kepada pemerintah daerah khususnya bupati untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Jangan sampai penderitaan warga kami dibiarkan berlarut-larut," tambah dia.
Sementara Humas PT Sinohydro, Hendri engga memeberikan komentar apapun saat dimintai keterangan terkait aksi warga tersebut. Bahkan, dirinya menghindar saat akan ditemui awak media. (K60)
