Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menetapkan personel yang akan memimpin Badan Pengelola Cekungan Bandung Raya dalam waktu dekat. Keberadaan badan ini diharapkan bisa mengurai sejumlah persoalan publik di Bandung Raya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan keberadaan badan pengelola cekungan Bandung adalah bagian dari upaya pihaknya mencari jalan keluar mengatasi persoalan seperti urusan transportasi publik di Bandung Raya. Badan pengelola cekungan Bandung ini diyakini bisa membuat upaya penuntasan masalah antar wilayah lebih terkoordinasi.
“Bulan-bulan ini kita akan meresmikan kantor dan direktur utama atau CEO Badan Pengelola Cekungan Bandung,” katanya di Bandung, Kamis (12/1/2023).
Badan pengelola dinilai penting karea bicara urusan transportasi di Bandung Raya tidak bisa hanya mengurus Kota Bandung semata dan harus melibatkan Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi. “Khusus Bandung Raya kami butuh payung dulu sambiliu launching-launching,” ujarnya.
Pihaknya menolak jika dituding tidak mengerjakan apapun soal transportasi publik, karena upaya ke sana sudah dilakukan. “Jadi dikerjakan, jangan disimpulkan tidak dikerjakan, dikerjakan,” ujarnya.
Sebelumnya, sejak 2018 pemerintah akan menata cekungan Bandung atau Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, sesuai Perpres nomor 45 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Cekungan Bandung. Karenanya, dibutuhkan instansi tersendiri untuk Bandung Raya.
Ridwan Kamil mencatat ada empat isu krusial yang akan diurus lembaga ini. Pertama, tata ruang. "Isu yang dikelola lembaga baru ini ada empat, pertama tata ruang kan Bandung Utara suka salah-salahan itu Kota Bandung ini Bandung Barat contoh ya," katanya.
Kedua, soal sumber daya air yang salah satunya mengurus banjir yang selalu jadi masalah rutin tiap tahun. "Kedua, sumber daya air. Cimahi pernah menganggarkan penanganan banjir, di Kabupatennya belum, jadi gak selesai. Tapi sudah ada contohnya Kota Bandung dengan Cimahi bikin kolam retensi," ujarnya.
Lalu masalah transportasi dan persampahan yang seringkali menciptakan ego sektoral antardaerah.
"Tapi karena isunya kompleks tidak hanya urusan air, maka minimal empat urusan kita sepakati, tata ruang, sumber daya air, transportasi dan persampahan. Kalau itu kompak rutin, insya Allah warga di lima wilayah ini akan merasakan manfaatnya karena mengelolanya tidak sendiri-sendiri," tuturnya.
