Bisnis.com, BANDUNG—Pimpinan DPRD Jawa Barat Periode 2024--2029 dihadapkan pada sejumlah tantangan yang membutuhkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun ke depan.
Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan pihaknya yakin, di bawah kepemimpinan baru, DPRD Provinsi Jawa Barat akan semakin solid dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi kesejahteraan seluruh masyarakat Jawa Barat.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial pergantian kepemimpinan, melainkan momen penting bagi kita semua untuk melakukan refleksi mendalam. Dalam lima tahun ke depan, kita akan menghadapi tantangan pembangunan yang semakin dinamis serta peluang yang semakin kompleks,” katanya dalam Pelantikan Pimpinan DPRD Jabar 2024-2029 di DPRD Jabar, Bandung, Rabu (9/10/2024).
Menurutnya perubahan global, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi menuntut respons yang cepat dan tepat dari pemerintah. Adaptasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, terutama dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan efektif.
“Pemerintah harus siap mengantisipasi dampak dari digitalisasi, fluktuasi ekonomi dunia, serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga mampu menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan daerah,” kaatanya.
Bey menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan tersebut.
Sinergi bukan hanya berarti bekerja bersama, tetapi harus diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat, di mana kedua pihak saling mendukung dan melengkapi dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan.
“Selain itu, komunikasi yang terbuka juga sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada informasi yang komprehensif dan kepentingan rakyat,” tuturnya.
Pihaknya juga menekankan pentingnya komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan Jawa Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Bey melanjutkan pemerintah provinsi juga berfokus pada pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat.
“Dengan demikian, Jawa Barat akan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya,” katanya.
Sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat.
Dengan lebih dari 50 juta penduduk, Jawa Barat memiliki kompleksitas tersendiri dalam menjawab kebutuhan masyarakatnya. Tantangan ini menuntut pemerintah untuk bekerja ekstra keras, bukan hanya demi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga demi kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh warganya.
Menurut Bey salah satu fokus utama adalah pembangunan berkelanjutan. Jawa Barat tidak bisa hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial.
Untuk itu, pemerintah perlu mengedepankan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian sumber daya alam, mengingat tingginya laju urbanisasi dan industrialisasi di wilayah ini.
“Kualitas layanan publik harus terus ditingkatkan. Layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai adalah fondasi utama bagi masyarakat yang sejahtera," ujarnya.
Di sektor pendidikan, misalnya. Bey memaparkan Jawa Barat masih menghadapi tantangan dalam penyediaan akses yang merata, terutama di daerah-daerah terpencil.
"Sementara di bidang kesehatan, pemerintah perlu memastikan bahwa layanan kesehatan tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau bagi semua lapisan masyarakat,” paparnya.
Isu lain yang tak kalah penting adalah ketahanan pangan. Sebagai daerah dengan luas lahan pertanian yang cukup besar, Jawa Barat berperan vital dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.
Namun, perubahan iklim dan alih fungsi lahan menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi. Langkah-langkah strategis seperti modernisasi pertanian dan peningkatan produktivitas harus menjadi prioritas.
Di sisi lain, salah satu isu yang terus menjadi sorotan adalah masalah pengelolaan sampah.
Bey menilai pengelolaan sampah yang tidak efektif berpotensi menciptakan krisis lingkungan yang serius, terutama di wilayah perkotaan seperti Bandung dan Bogor.
"Pemerintah provinsi harus mengambil langkah tegas dengan mengakselerasi operasional pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan,” katanya.
Sementara itu Pimpinan DPRD Jabar 2024-2029 yang dilantik yakni Bucky Wibawa Sebagai Ketua DPRD Jabar dari F-Gerindra, Pimpinan DPRD untuk posisi Wakil Ketua antara lain, Iwan Suryawan dari F-PKS, HMQ Iswaera dari F-Golkar, Ono Surono dari F-PDIP, Acep Jamaludin dari F-PKB.
.jpg?w=300&h=221)
