Bisnis.com, CIREBON - Badan Keuangan dan Aset Daeah (BKAD) Kabupaten Cirebon mencatat realisasi belanja daerah hingga Senin (23/12/2024) baru 87%.
Beberapa sektor mencatatkan progres rendah dalam realisasi belanja, meskipun sejumlah dinas dan kecamatan berhasil mencapai hampir 100% penggunaan anggaran.
Kepala BKAD Kabupaten Cirebon Sri Wijayawati menjelaskan kondisi ini terjadi akibat beberapa faktor teknis dan administrasi yang perlu segera diselesaikan agar target anggaran tahun ini dapat terpenuhi secara optimal.
Menurut Sri, beberapa dinas dengan realisasi belanja terendah adalah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) 70,67%, Dinas Kesehatan 78,78%, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) 84%, dan Dinas Pertanian 84%.
"Kegiatan barang dan jasa memang sudah selesai, tetapi pembayaran masih dalam proses. Kami pastikan semuanya akan selesai sebelum akhir tahun," kata Sri, Senin (23/12/2024).
Di sisi lain, beberapa dinas dan kecamatan berhasil mencapai realisasi anggaran yang tinggi, mendekati 100%, di antaranya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 99,07%, Inspektorat 98,56%, Kecamatan Arjawinangun: 97,27%, Kecamatan Panguragan: 97,23%, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat): 96,96%.
Baca Juga
"Kami mengapresiasi OPD yang mampu memanfaatkan anggaran secara maksimal sesuai perencanaan. Ini menunjukkan adanya perencanaan yang baik dan eksekusi yang efisien di lapangan,” kata Sri.
Sri juga melaporkan, capaian pendapatan daerah hingga saat ini mencapai 95,03%, sedikit di bawah realisasi 2023 yang mencapai 97,05 persen. Ia mengakui, angka ini cukup baik mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi sepanjang tahun.
Ketika membandingkan capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya, terdapat sedikit penurunan pada sisi pendapatan dan belanja. Pada 2023, pendapatan daerah berhasil mencapai 97,05%, sementara belanja daerah mencatat angka 93,10%.
“Perbandingan dengan tahun lalu memang menunjukkan masih ada ruang perbaikan, terutama di sisi belanja. Kami terus berupaya mempercepat proses administrasi dan memastikan semua anggaran digunakan dengan efektif sebelum akhir tahun,” jelas Sri.
Sri mengakui, terdapat sejumlah tantangan dalam realisasi anggaran tahun ini. Salah satunya adalah proses administrasi yang masih memakan waktu di beberapa OPD, terutama terkait validasi pembayaran dan pelaporan.
Selain itu, rendahnya kapasitas beberapa OPD dalam menyelesaikan program juga menjadi perhatian. “Beberapa OPD memerlukan peningkatan kapasitas dalam merencanakan dan mengeksekusi anggaran. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk tahun depan,” ungkapnya.
Untuk mengatasi keterlambatan ini, Sri menjelaskan bahwa telah mengambil langkah-langkah percepatan, termasuk intensifikasi koordinasi dengan OPD terkait dan percepatan proses administrasi.
Pihaknya pun optimistis, capaian belanja daerah akan meningkat signifikan sebelum akhir tahun.
“Kami akan melakukan evaluasi terhadap OPD yang belum mencapai target agar perencanaan di tahun depan lebih matang. Selain itu, kami juga akan memperkuat pengawasan dan pendampingan untuk mempercepat pelaksanaan program,” jelasnya.
