Bisnis.com, CIREBON - Penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) pada 2024 mencapai Rp21,9 triliun atau setara dengan 40,3% dari total penyaluran kredit di wilayah tersebut.
Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan angka ini merupakan indikasi positif dari peran sektor perbankan dalam mendukung pertumbuhan UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.
“Penyaluran kredit kepada UMKM terus menunjukkan tren yang positif, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Ini membuktikan komitmen lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan UMKM di Ciayumajakuning,” kata Agus, Kamis (16/1/2025).
Selain penyaluran kredit yang tinggi, Agus juga mengungkapkan, kualitas kredit UMKM di wilayah ini tetap terjaga dengan baik. Hal ini terlihat dari rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang berada di level 2,64%. Angka tersebut berada dalam batas aman, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
Menurutnya, NPL yang rendah memberikan ruang bagi perbankan untuk terus menyalurkan kredit baru kepada UMKM. Pada akhirnya dapat memperkuat perekonomian lokal.
"Rasio NPL yang terkendali menunjukkan bahwa pelaku UMKM di wilayah ini mampu mengelola kredit mereka dengan baik, meskipun tantangan ekonomi masih ada. Ini juga mencerminkan kerja keras bank dalam memastikan kualitas penyaluran kredit tetap terjaga,” kata Agus.
Baca Juga
Agus menjelaskan UMKM di wilayah Ciayumajakuning memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Sebagian besar pelaku UMKM di wilayah ini bergerak di sektor perdagangan, agribisnis, serta industri kreatif.
“Wilayah Ciayumajakuning memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM. Produk-produk lokal, mulai dari kerajinan, makanan olahan, hingga hasil pertanian, memiliki daya saing yang baik, tidak hanya di pasar lokal tetapi juga nasional,” jelas Agus.
Meski kinerja penyaluran kredit UMKM di Ciayumajakuning cukup baik, Agus mengingatkan adanya beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah potensi perlambatan ekonomi global yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan permintaan terhadap produk UMKM.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan UMKM. Kebijakan yang mendukung, seperti penyederhanaan perizinan, pelatihan kewirausahaan, dan pembukaan akses pasar, sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM.
“Dengan total penyaluran kredit yang telah mencapai Rp21,9 triliun dan NPL yang terkendali, ini menunjukkan bahwa ekosistem UMKM di Ciayumajakuning berada di jalur yang tepat. Kami akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha untuk mempercepat pertumbuhan sektor ini,” tutup Agus.
