Bisnis.com, BANDUNG -- Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan akan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 6 Februari 2025 mendatang.
Diketahui, keputusan tidak diundurnya pelantikan serentak ini keluar setelah Komisi II DPR RI rapat bersama dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu (22/1/2025).
Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin pun membenarkan bahwa Dedi Mulyadi-Erwan bakal dilantik sesuai dengan peraturan KPU.
"Sudah diputuskan bahwa pelantikan tanggal 6 Februari itu bersama-sama jadi gubernur terpilih ke bupati terpilih wali kota wali kota terpilih tanggal 6 jadi sudah-sudah jelas," ujar Bey di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (22/1/2025).
Sebelum dilantik oleh presiden secara langsung, Bey memastikan sudah menggelar masa transisi bersama Dedi Mulyadi.
Salah satunya yaitu pembahasan terkait postur APBD 2025 yang akan disesuaikan untuk pembangunan Jabar ke depannya.
Baca Juga
"Kami sudah melakukan penyesuaian di postur APBD juga nanti akan lebih cepat lagi akselerasi pembangunan di Jawa Barat," katanya.
Bey yakin dibawah kepemimpinan Dedi Mulyadi, Jawa Barat akan lebih baik lagi. Hari ini secara resmi Bey memperkenalkan Dedi Mulyadi ke seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov.
Dedi Mulyadi sendiri berterima kasih kepada presiden Prabowo Subianto, Kemendagri dan komisi II DPR RI, kemudian KPU hingga Bawaslu yang hari ini menyepakati pelantikan tanggal 6 Februari 2025, untuk pemenang Pilkada yang tidak ada sengketa.
Ia memuji transisi yang dihadirkan Bey Machmudin bisa mempercepat dirinya merealisasikan janji kampanye.
"Tentunya kan ini momentum yang sangat strategis kita untuk melangkah sehingga ketika sudah dilantik nanti langsung bekerja," katanya di tempat yang sama.
Dedi juga menyanjung kinerja dari Pj Gubernur Bey Triadi Machmudin selama memimpin Jawa Barat. Sebab, Ia merasa Bey memiliki visi dalam membangun Jawa Barat, dan jujur dalam menjalankan tugas selama dua tahun kebelakang.
"Maka saya bersyukur masyarakat Jawa Barat mendapat Pj gubernur yang sehebat ini punya visi kemudian orientasinya bekerja jujur, berintegritas dan memberikan ruang terbuka pada saya," kata dia.
Sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat Jabar, menurutnya, warga akan menagih janji-janji kampanyenya yang nantinya akan turut direalisasikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
"Nah, kan saya menyampaikan bahwa saya ini pilihan politik publik 62,22%, artinya saya akan ditagih janji kampanye yang saya sampaikan nah seluruh janji kampanye yang saya sampaikan itu harus direaliasikan lewat siapa organisasi perangkat daerah provinsi Jawa Barat," katanya.