Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan tengat waktu hingga 3 Februari 2025 untuk sekolah SMA/SMK/SLB untuk memberikan ijazah para siswa yang masih ditahan.
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta agar tengat waktu tersebut dipatuhi oleh pihak sekolah baik negeri maupun swasta. Ia mengatakan, pemerintah kini masih mencari solusi pengembalian ijazah terutama dari sekolah swasta.
"Untuk yang sekolah negeri mungkin, agar jangan menunda pemberian ijazah. Untuk yang sekolah swasta nanti kami akan bahas bagaimana cara solusinya, kami paham, masih ada penahanan tapi kan apakah tidak ada cara lain?” katanya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (30/1/2025).
Menurutnya ijazah merupakan hak peserta didik dan diperlukan begitu mereka lulus. “Jadi kami mohon agar diberikan untuk kepentingan anak-anak itu," ucapnya.
Saat ini masih ada pihak sekolah swasta ini masih melakukan penahanan ijazah karena ada beberapa administrasi yang belum diselesaikan oleh para siswa. Bey mendorong agar pihak sekolah swasta turut duduk bersama-sama mencarikan solusinya.
"Atau kita cari solusi bersama jangan sampai ada yang dirugikan. Jadi saya sangat mendukung agar ijazah-ijazah itu diberikan kepada anak-anak lulusannya, dan ke depan kita cari langkah yang lebih baik, agar tidak terjadi tunggakan-tungakan itu," katanya.
Baca Juga
Sekolah swasta ini turut mendapatkan bantuan uang dari Provinsi Jawa Barat melalui Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS). Selain itu ada juga bantuan dari pemerintah pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya diterima langsung oleh para siswa.
"Ini lagi di sisir nanti rapat sore untuk membahas juga hal tersebut, tapi kan tunggakan itu yang sekolah swasta itu utama, bagaimana kaitannya, apakah cukup nanti dibahas seperti apa. Pada prinsipnya kami ingin juga anak-anak itu segera mendapatkan ijazahnya karena sangat diperlukan," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi alias KDM merasa geram mengenai sikap SMA/SMK swasta yang masih menahan ijazah alumni karena persoalan biaya.
"Jadi tidak ada alasan menahan ijazah siswa karena siswa dapat BOS. Tinggal kami juga harus adil tanya tim transisi ke kepala sekolah, apa sih sekolah yang mengharuskan masih meminta uang (iuran) ke siswa," ujar KDM saat bertemu dengan tim transisi yang disiarkan di akun YouTube pribadinya.
