Bisnis.com, CIREBON - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat perannya dalam pengembangan desa wisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).
Melalui program pendampingan, peningkatan kapasitas, serta digitalisasi pembayaran, BI berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu fokus utama BI adalah mendorong adopsi teknologi digital di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mengembangkan model desa wisata yang dapat direplikasi di daerah lain.
Kepala BI Perwakilan Cirebon Jajang Hermawan mengatakan peran BI dalam penguatan ekonomi daerah tidak terbatas pada aspek moneter semata, tetapi juga mencakup pemberdayaan sektor riil.
Desa Bantar Agung di Kabupaten Majalengka menjadi salah satu contoh sukses pendampingan BI dalam pengembangan desa wisata. Dengan potensi alam yang memukau, desa ini telah berhasil menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegar
Jajang menjelaskan, BI telah mengawal ekspor produk UMKM dari Bantar Agung serta mendorong penggunaan teknologi digital dalam transaksi keuangan.
Baca Juga
"Kami mendampingi pelaku usaha agar mereka lebih siap menghadapi pasar global, baik dari sisi kualitas produk maupun dalam hal pemasaran digital," ujar Jajang, Senin (10/2/2025).
Selain itu, BI juga memperkenalkan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kepada pelaku UMKM dan pengelola desa wisata. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi serta memudahkan wisatawan dalam berbelanja tanpa uang tunai.
Selain itu, Bantar Agung kini menjadi model percontohan yang dapat diterapkan di daerah lain. Menurut Jajang, desa wisata yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak ekonomi luas, tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat sekitar.
"Desa wisata yang sukses mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Inilah yang kami dorong agar bisa diterapkan di tempat lain," tambahnya.
Wilayah Ciayumajakuning memiliki banyak potensi wisata yang belum sepenuhnya tergarap. Kabupaten Kuningan, misalnya, memiliki kawasan wisata alam yang kaya akan keindahan, seperti Telaga Biru Cicerem dan Curug Putri. Sementara itu, di Majalengka, selain Bantar Agung, ada pula destinasi wisata seperti Terasering Panyaweuyan dan Situ Cipanten.
Namun, tantangan utama dalam pengembangan desa wisata adalah ketersediaan infrastruktur pendukung. Jajang Hermawan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.
"Akses jalan yang baik, transportasi yang memadai, serta fasilitas umum yang layak adalah kunci utama dalam menarik wisatawan. Tanpa itu, potensi wisata yang besar akan sulit berkembang," jelasnya.
Selain pengembangan desa wisata, BI juga berkomitmen untuk mempercepat program UMKM hijau pada 2025. Program ini berfokus pada penerapan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Menurut Jajang, UMKM hijau tidak hanya sekadar menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga mencakup aspek efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan penggunaan teknologi digital untuk mengurangi jejak karbon.
"Kami ingin UMKM di Ciayumajakuning bisa beradaptasi dengan tren global yang mengarah ke ekonomi hijau. Produk-produk yang dihasilkan harus memenuhi standar keberlanjutan agar bisa bersaing di pasar internasional," paparnya.
Tidak semua desa wisata siap untuk menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan, terutama jika masih ada tekanan ekonomi yang tinggi di masyarakat.
Oleh karena itu, BI terus menggandeng berbagai pihak untuk memastikan bahwa pengembangan desa wisata dan UMKM hijau bisa berjalan secara bertahap namun konsisten.
"Kami optimistis dengan kerja sama yang solid antara berbagai pemangku kepentingan, Ciayumajakuning bisa menjadi model bagi pengembangan ekonomi daerah berbasis pariwisata dan UMKM yang berkelanjutan," pungkas Jajang.
