Bisnis.com, BANDUNG -- Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Norman Nurdjaman berharap tahun ini pihaknya mendapat alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) lebih besar dari sebelumnya.
Hal tersebut penting dilakukan untuk mengejar target pemerintah dalam mencapai realisasi program 3 juta per tahun.
Norman mengatakan pada 2024 sebenarnya Jawa Barat kekurangan FLPP yang merupakan program bagi perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Tahun lalu tuh kita realisasi di 220.000, kalua potensi mungkin bisa mencapai 300.000 rumah," ungkap dia usai Seminar Perpajakan Property & Training Coretax, di Bandung, Rabu (12/2/2025).
Jumlah kuota FLPP 220.000 unit tersebut merupakan tambahan dari alokasi sebenarnya untuk Jawa Barat, yakni hanya 160.000. Namun, kuota tersebut terserap seluruhnya pada Agustus. Sehingga dilakukan penambahan kuota lagi oleh pemerintah 60.000 pada November.
"Kalau kuotanya ada mungkin bisa sampai 300.000 [unit]," jelasnya.
Baca Juga
Sedangkan, ia mengakui, pada penjualan rumah komersial pada 2024 lalu justru mengalami penurunan hingga 30%. Kondisi ini menurut dia sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditandai dengan beberapa kali deflasi terjadi di Jawa Barat secara month-to-month.
"Total semua, realisasi penjualan rumah oleh pengembang anggota REI itu sekitar 28%-32% dari market share nasional," ungkapnya.
Ia juga mengaku, menyambut baik Langkah Bank Indonesia (BI) yang mengalokasikan insentif lukuiditas makroprudensial Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah dari pemerintah.
Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya, insentif likuiditas makropudensial yang disediakan oleh BI untuk program pembangunan perumahan senilai Rp23,19 triliun.
"Harapannya dengan Rp80 triliun itu, sesuai dengan visi REI, ke depan adanya kuota unlimited," ungkapnya.
Ia optimis jika sistem penyaluran FLPP oleh perbankan berjalan optimal, dengan didukung oleh perizinan yang mudah dan cepat, minimal realisasi penjualan rumah bisa mencapai 300.000 untuk tahun ini.
Meski demikian, ia menilai perlu adanya Langkah kolektif untuk mewujudkan program ini. Sehingga, tantangan yang ada di depan bisa diatasi Bersama.
"Karena balik lagi, penjualan properti ini bergantung pada tingkat perekonomian masyarakat, ungkapnya.
