Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemukan adanya bantaran sungai yang mengantongi sertifikat di daerah aliran sungai Cikeas dan Cileungsi.
Dedi mengatakan fakta tersebut ditemukannya saat meninjau langsung di lokasi bersama petugas Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang tengah melakukan pelebaran kali Bekasi. Rencana normalisasi dan pelebaran sungai menggunakan alat berat guna mengurangi banjir tidak bisa dilakukan karena terhalang adanya sertifikat.
"Tadinya kami mau segera ke Sungai Cikeas pertemuan dengan sungai Cileungsi, pertemuan dengar sungai Kali Bekasi, tetapi alat itu tidak bisa berjalan ke sana. Karena area aliran sungainya sudah bersertifikat sehingga pelebaran tidak bisa dilakukan sudah jadi area pemukiman. Pelebaran pemukim harus direlokasi," katanya di Bandung, Selasa, (11/3/2025).
Petugas BBWS yang mendampingi Dedi Mulyadi itu pun menyatakan bahwa area tersebut benar adanya telah bersertifikat dan dimiliki perorangan. Temuan ini akan ia laporkan ke Kementerian terkait agar segera dilakukan pembongkaran.
"Besok saya akan bertemu dengan menteri ATR/BPN kita bahas, kita jelasin bahwa tanah di bantaran sungai Cikeas, Cileungsi harus dibebaskan," katanya.
Menurutnya sertifikasi bantaran sungai mirip dengan sertifikasi laut beberapa waktu lalu. Dari sana ia menilai pemerintah bisa mencabut sertifikat tersebut dan melakukan penertiban.
Baca Juga
"Kalau riwayat tanahnya salah, menteri bisa mencabut. Kan sama kemarin pantai ada sertifikat dicabut, sekarang kan sungai ini jadi milik perorangan bapak tempuh ini jangan cuma bilang banjir-banjir terus, tidak ada solusi sekarang harus tobat," tuturnya.
Dedi turut geram mengenai adanya tanah yang berada di daerah aliran sungai di sertifikat oleh perorangan. Ia menegaskan, dengan banyaknya bangunan dan pemukiman warga di daerah aliran sungai tersebut membuat banjir dan membuat kerugian triliunan rupiah.
"Jangan sampai mengambil hak orang lain, ini mereka ambil sungai, ini membuat berapa kerugian (banjir Bekasi) lebih dari Rp3 triliun. Kita pindahkan, alat ditambah," tuturnya.
Menurutnya tindakan tegas pemerintah harus segera dilakukan mengingat kerugian yang ditimbulkan akibat bencana banjir sangat besar.
“Kita harus berani memulai pembongkaran yang menutupi daerah resapan air yang berdampak air mengalir ke Cisarua, kemudian ke Kali Bekasi, nanti ke Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi,” katanya.
