Bisnis.com, CIREBON - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Ono Surono mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat agar mengalokasikan bantuan anggaran khusus untuk perbaikan jalan rusak di Kabupaten Cirebon.
Dorongan tersebut mencuat di tengah keluhan masyarakat yang viral di media sosial, terkait sejumlah ruas jalan di Kabupaten Cirebon yang mengalami kerusakan parah. Bahkan, masyarakat pun menggelar aksi demonstrasi menuntut perbaikan segera.
“Saya mendapat banyak aduan. Masyarakat merasa pemerintah provinsi selama ini tidak hadir dalam perbaikan jalan-jalan di Cirebon. Oleh karena itu, saya pastikan mulai 2026 akan ada bantuan dari Pemprov Jawa Barat untuk Kabupaten Cirebon, khususnya dalam rekonstruksi jalan,” kata Ono, Senin (14/4/2025).
Menurut Ono, persoalan jalan rusak di Kabupaten Cirebon bukan hanya terjadi pada tiga ruas jalan yang saat ini ramai dibicarakan di media sosial. Ia menyebut kerusakan jalan terjadi hampir di seluruh tingkatan, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa, dan jalan usaha tani.
Dari hasil evaluasi awal, diketahui terdapat 187 kilometer jalan kabupaten yang dalam kondisi rusak berat. Untuk memperbaiki seluruh ruas tersebut, diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp900 miliar. Jumlah itu, kata Ono, terlalu besar jika hanya dibebankan pada anggaran daerah kabupaten.
“Makanya kami dorong agar ada sinergi. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab pada sebagian, provinsi juga harus ikut serta, dan pusat melalui Kementerian PU juga perlu turun tangan,” jelas anggota DPR RI dua periode tersebut.
Baca Juga
Ono mengakui penanganan infrastruktur jalan selama ini memang lebih banyak dibebankan kepada kabupaten/kota melalui APBD masing-masing. Namun menurutnya, jika hanya mengandalkan kekuatan fiskal daerah, maka target pembangunan tidak akan tercapai.
“APBD Kabupaten Cirebon itu terbatas. Kalau hanya mengandalkan itu, kapan selesainya? Butuh keberpihakan dari provinsi dan pusat,” ucapnya.
Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon menjadi sorotan pascamudik Lebaran 2025. Data terbaru menunjukkan, sepanjang 187,21 kilometer jalan mengalami kerusakan, dengan rincian 91,32 kilometer rusak sedang dan 95,89 kilometer rusak berat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon Iwan Rizki mengatakan kerusakan jalan di Kabupaten Cirebon disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah tingginya volume kendaraan bertonase berat yang melintasi ruas-ruas jalan tersebut.
Beban berlebih ini mempercepat degradasi permukaan jalan, terutama pada struktur yang tidak dirancang untuk menahan tekanan semacam itu. Selain itu, sistem drainase yang kurang memadai turut berkontribusi terhadap kerusakan.
Kondisi jalan yang rusak memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Cirebon. Mobilitas warga terganggu, waktu tempuh menjadi lebih lama, dan risiko kecelakaan meningkat.
"Bagi sektor ekonomi, terutama distribusi barang dan jasa, kerusakan jalan ini dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, peningkatan biaya operasional, dan menurunkan efisiensi logistik," ujar Iwan,
Iwan mengatakan, pada 2025 ini pihaknya hanya mampu memperbaiki sebagian ruas jalan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran .
Menurut Iwan, perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang cukup besar, dengan estimasi sekitar Rp600 miliar untuk setiap 100 kilometer. Meskipun demikian, pihaknya optimis bahwa sisa jalan yang rusak dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan .
"Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan hanya sebesar Rp150 miliar, yang diperkirakan hanya mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan sepanjang 40-50 kilometer," kata Iwan.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mendesak PUTR melakukan percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur di awal tahun 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menekankan pelaksanaan lelang proyek lebih dini akan memungkinkan pengerjaan dimulai pada Januari 2025, sehingga pergerakan ekonomi dapat berlangsung sepanjang tahun secara berkelanjutan.
"Perbaikan infrastruktur jalan yang tepat waktu dan berkualitas akan memastikan kelancaran arus mudik, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memberikan kenyamanan serta keselamatan bagi pengguna jalan," tutup Imron.
