Bisnis.com, CIREBON - Kabupaten Cirebon meminta bantuan 200 kontainer ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menangani permasalahan sampah.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon Fitroh Suharyono menyampaikan permintaan ini menjadi salah satu prioritas usulan pengadaan sarana pengelolaan sampah pada tahun anggaran mendatang.
Fitroh menjelaskan, tahun ini pihaknya sudah menyiapkan daftar kebutuhan sarana dan prasarana untuk diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Daftar tersebut mencakup kontainer serta fasilitas pendukung lainnya.
“Kami mengusulkan pengadaan 200 unit kontainer. Semua usulan ini sudah kami masukkan dalam proposal ke Pemprov. Tinggal menunggu proses verifikasi dan keputusan, apakah bantuan tersebut bisa terealisasi atau tidak,” kata Fitroh, Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, pengadaan kontainer menjadi salah satu prioritas utama karena ketersediaan fasilitas ini belum merata di seluruh desa. Desa-desa yang sudah berlangganan atau bekerja sama dengan DLH rata-rata telah memiliki kontainer, sedangkan sebagian desa lainnya belum memiliki.
Berdasarkan data DLH, tercatat ada 196 desa yang hingga kini belum memiliki kontainer. Kondisi ini membuat pengangkutan sampah dari wilayah tersebut sulit dilakukan secara teratur. Akibatnya, permintaan pelayanan dari desa-desa yang belum bekerja sama kerap tidak bisa dipenuhi.
Baca Juga
“Permintaan pengangkutan dari desa yang belum punya kerja sama cukup banyak, tetapi kami tidak bisa memberikan kontainer begitu saja karena memang stoknya tidak ada. Anggaran untuk membeli juga belum tersedia,” ujar Fitroh.
Ia menambahkan, desa yang sudah menjadi pelanggan DLH mendapatkan fasilitas kontainer sebagai bagian dari kerja sama pengelolaan sampah. Sistem ini memudahkan koordinasi antara desa dan DLH, terutama dalam penjadwalan pengangkutan sampah.
Fitroh memaparkan, kebutuhan anggaran untuk pengadaan 200 kontainer diperkirakan mencapai Rp10 miliar hingga Rp12 miliar. Nilai tersebut dihitung berdasarkan harga pasar terkini, termasuk biaya pengiriman dan pemasangan.
“Kemungkinan besar realisasinya nanti dilakukan bertahap, bukan sekaligus. Desa juga akan didorong untuk menyediakan anggaran pengelolaan sampah masing-masing,” jelasnya.
Rencana pengadaan bertahap ini didasari oleh keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah maupun provinsi. DLH berharap, sebagian beban pembiayaan bisa diambil alih oleh desa, terutama mulai tahun depan.
Meski rencana pengadaan bertahap sudah disusun, Fitroh mengaku khawatir jika lonjakan permintaan kerja sama dari desa tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana. Hal ini dapat berdampak pada kualitas pelayanan pengangkutan sampah di lapangan.
“Kalau nanti banyak desa mengajukan kerja sama tapi kami belum punya cukup sarana, tentu akan sulit melayani mereka secara optimal. Akhirnya, pengelolaan sampah di desa-desa itu bisa terhambat,” ujarnya.
DLH berharap Pemprov Jawa Barat dapat memberikan dukungan penuh terhadap usulan pengadaan kontainer ini. Dengan tambahan fasilitas, pihaknya optimistis mampu memperluas cakupan pelayanan pengelolaan sampah dan mengurangi potensi penumpukan di desa-desa.
Fitroh menegaskan, pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan bantuan pemerintah provinsi atau kabupaten. Partisipasi desa menjadi kunci keberhasilan program ini. Oleh karena itu, DLH mendorong desa untuk mulai memikirkan skema pembiayaan pengelolaan sampah secara mandiri.
“Kalau desa punya anggaran sendiri untuk sarana dan operasional, kita bisa lebih fokus pada koordinasi dan teknis pengangkutan. Pengelolaan sampah akan lebih efisien,” katanya.
Selain pengadaan kontainer, DLH juga berencana meningkatkan kapasitas armada pengangkut dan menambah tenaga operasional. Langkah ini diharapkan bisa memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Cirebon.
