Bisnis.com, BANDUNG - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu menyoroti tantangan yang tengah dihadapi dunia usaha, salah satunya adalah pemberlakuan tarif impor oleh Amerika Serikat.
Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap dinamika industri di Jawa Barat, mengingat AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar bagi berbagai sektor unggulan di Jabar.
"Perubahan ini memerlukan adaptasi strategis dari pelaku usaha serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah agar daya saing industri Jabar tetap terjaga di tengah ketidakpastian global," ujar Ning saat berdialog dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dalam keterangan pers yang diterima Bisnis Kamis (17/4/2025).
Dalam dialog tersebut, Ning juga menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi dunia usaha, misalnya dalam kebijakan pengupahan. Ia menyayangkan tidak konsistennya implementasi regulasi di Jabar, seperti yang terjadi pada penetapan Upah Minimum Sektoral Jawa Barat 2025, di mana SK yang telah diterbitkan dipaksa untuk direvisi akibat dinamika dan adanya tekanan di lapangan.
Ketua Apindo Jabar sangat berharap agar polemik tahunan yang sudah berlangsung selama belasan tahun terkait pengupahan dapat segera diakhiri.
Untuk itu, Ning berharap pemerintah hadir untuk menjadi mediator dan penengah, karena bagaimanapun buruh itu merupakan aset. Dia juga berpandangan bahwa saat ini Dewan Pengupahan tidak dapat berperan sebagaimana mestinya karena keputusan upah ditetapkan di luar forum resmi, padahal seharusnya ditetapkan melalui musyawarah dalam Dewan Pengupahan yang di dalamnya ada Pengusaha, Pemerintah, Serikat Pekerja, dan Akademisi.
Baca Juga
Apindo Jabar menilai pentingnya mengembalikan marwah dan peran Dewan Pengupahan sebagai forum yang sah dan konstruktif.
Ning menyampaikan, adanya konflik hubungan industrial yang terjadi di perusahaan di Cirebon baru-baru ini, dan yang pernah terjadi di Sukabumi, di mana perusahaan lebih memilih untuk menonaktifkan perusahaanya sehingga menyebabkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan dan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas akibat demo yang berkepanjangan sehingga membuat
customer membatalkan pesanan.
"Kami berharap semoga di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dapat tercipta hubungan industrial yang lebih harmonis di Jabar," harap Ning.
Pada kegiatan tersebut, Ning juga mengusulkan sejumlah inisiatif sinergi strategis antara dunia usaha dan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Jabar.
Antara lain, mendorong pemakaian seragam batik khas Jabar di lingkungan pabrik pada hari tertentu sebagai upaya memperkuat UMKM sekaligus memperkokoh identitas budaya daerah, adanya revitalisasi rantai pasok bahan baku khususnya untuk industri garmen dan alas kaki di Jabar agar potensi lokal dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dengan brand global.
Ning juga mengusulkan sinergi antara sektor industri dan pariwisata melalui program wisata karyawan ke destinasi lokal, adanya integrasi sistem perpajakan agar kontribusi industri dibayarkan langsung di Jabar, hingga reformasi sistem rekrutmen tenaga kerja untuk menghapus praktik percaloan yang merugikan pencari kerja maupun perusahaan
Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi merespons pernyataan Ketua Apindo Jabar terkait hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja dengan menyampaikan bahwa banyak persoalan justru bermula dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri.
Buruh yang kerap melakukan aksi demonstrasi sebagian besar berasal dari luar daerah, karena proses rekrutmen oleh HRD yang cenderung menarik tenaga kerja dari kampung halamannya.
Oleh karena itu, Gubernur menekankan pentingnya perbaikan sistem rekrutmen yang lebih berpihak pada warga lokal dan meminta kepada Apindo Jabar supaya perusahaan tidak lagi membuka lowongan kerja tanpa koordinasi.
"Cukup melapor ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Pemprov. Tenaga kerja lokal akan diprioritaskan dan jika tidak tersedia baru dilakukan pencarian dari luar daerah," kata Dedi.
Dalam dialog tersebut, Gubernur Jabar juga mengajukan permintaan kepada APINDO Jabar mengenai kontribusi fiskal. Ia menyoroti bahwa banyak industri besar membayar pajak di Jakarta, sementara beban lingkungan, sosial, dan kemacetan ditanggung oleh Jabar.
Oleh karena itu, Gubernur Jabar mendorong perusahaan untuk memindahkan NPWP dan pusat administrasinya ke Jabar agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai
Gubernur Jabar juga menyinggung soal kendaraan operasional industri yang mayoritas menggunakan pelat dari luar Jabar. Ia mengimbau agar kendaraan operasional—mulai dari bus karyawan, kendaraan HRD, hingga mobil dinas—menggunakan pelat Jabar, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap daerah yang selama ini menerima dampak dari aktivitas industri.
Menutup pernyataannya, Gubernur Jabar menegaskan bahwa ia berkomunikasi dan mendorong agar seluruh inisiatif ini dapat berjalan. Namun, jika pengusaha tidak turut bergerak, maka upaya ini akan berat.
Ia mengajak dunia usaha untuk menjadi mitra dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Jabar.
Pemprov sedang menyusun paket kebijakan strategis yang akan diluncurkan pada 18 April 2025 untuk menjaga keberlangsungan industri di Jabar. Ia optimis, kebijakan tersebut akan meningkatkan kemajuan dunia usaha di Jabar.
