Bisnis.com, CIREBON - Realisasi investasi di Kabupaten Cirebon hingga Agustus 2025 tercatat mencapai Rp2,25 triliun atau sekitar 65% dari target tahun ini sebesar Rp3,2 triliun.
Capaian itu dianggap cukup tinggi. Namun, masih menyisakan pekerjaan rumah besar agar target tahunan benar-benar tercapai di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai menegaskan capaian investasi ini tidak terlepas dari kontribusi besar sektor industri alas kaki.
"Hingga Agustus, investasi yang masuk sudah Rp2,25 triliun, setara 65% target. Industri alas kaki masih mendominasi,” ujar Hilmi, Jumat (22/8/2025).
Menurutnya, Kabupaten Cirebon masih menjadi salah satu daerah yang dilirik investor, meski tantangan global seperti pelemahan daya beli, krisis energi, hingga ketidakpastian geopolitik membuat investor lebih berhati-hati.
"Kami optimistis bisa mengejar target Rp3,2 triliun. Pemkab siap membantu investor yang berkomitmen menanamkan modal,” tegas Hilmi.
Baca Juga
Data DPMPTSP menunjukkan mayoritas investasi di Cirebon masih ditopang oleh pabrik sepatu dan alas kaki. Perusahaan multinasional maupun lokal menanamkan modal dengan membangun pabrik baru atau melakukan ekspansi kapasitas produksi.
Industri padat karya ini memang dikenal menyerap banyak tenaga kerja. Namun, sekaligus rentan terhadap tekanan eksternal seperti penurunan pesanan ekspor.
Meski optimisme terus digelorakan, fakta di lapangan menunjukkan tantangan cukup berat. Ekonomi global 2025 masih dibayangi efek perang dagang, kebijakan proteksionisme, dan fluktuasi nilai tukar yang berdampak pada biaya impor bahan baku. Investor besar biasanya cenderung menunda ekspansi hingga situasi lebih stabil.
Dalam konteks ini, pencapaian Rp2,25 triliun patut diapresiasi, tetapi pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada euforia angka semata.
Perlu ada strategi jangka panjang agar investasi yang masuk tidak hanya mengejar kuantitas, melainkan juga kualitas, termasuk kepastian lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan.
Hilmi mengklaim, DPMPTSP Kabupaten Cirebon berupaya mempercepat layanan perizinan. Investor, katanya, tidak lagi dipersulit oleh birokrasi berbelit.
“Kami membantu investor sejak tahap perencanaan, penyusunan dokumen lingkungan, sampai proses perizinan tuntas,” ungkap Hilmi.
Ditambahkan Hilmi, ada beberapa pekerjaan rumah penting bagi Pemkab Cirebon. Pertama, mempercepat digitalisasi layanan perizinan agar investor tidak terhambat.
Kedua, memperluas promosi sektor nonalas kaki seperti pariwisata, pertanian modern, dan industri kreatif. Ketiga, memastikan investasi benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menambah daftar angka.
"Tanpa pembenahan mendasar, realisasi Rp2,25 triliun berpotensi hanya menjadi prestasi statistik yang tidak menyentuh kesejahteraan masyarakat. Investasi semestinya menjadi instrumen pembangunan, bukan hanya kebanggaan pemerintah daerah di panggung laporan tahunan," kata Hilmi.
.jpg?w=300&h=221)
