Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam membenahi infrastruktur jalan secara menyeluruh.
Setelah menargetkan perbaikan 100% jalan provinsi pada 2027, Pemprov Jabar akan mulai mengintervensi perbaikan jalan rusak milik kabupaten hingga desa.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan rencana tersebut sebagai bagian dari strategi pembangunan berkeadilan, yang tidak hanya mengandalkan pendekatan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kontribusi ekologis wilayah tertentu, seperti daerah pegunungan.
“Setelah jalan provinsi tuntas pada 2027, kami akan intervensi jalan-jalan kabupaten. Bahkan jika kabupaten dan desanya fiskalnya rendah, provinsi akan turun tangan memperbaiki jalan desanya juga,” kata Dedi saat Musrengbang Pemprov Jabar di Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Rabu (7/5/2025).
Menurutnya, prioritas intervensi ini akan diberikan kepada daerah-daerah di kawasan pegunungan. Bukan tanpa alasan, wilayah tersebut dianggap memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan Jawa Barat, meskipun secara ekonomi mereka tidak sekuat daerah industri.
“Kenapa wilayah gunung? Karena di sana tidak ada pendapatan seperti wilayah industri. Tapi mereka menghasilkan oksigen, karbon, air bersih yang semuanya digunakan oleh masyarakat di wilayah utara dan perkotaan. Mereka harus mendapat keadilan fiskal,” ujar Dedi.
Baca Juga
Dedi menjelaskan, keadilan fiskal harus mencakup kompensasi kepada daerah-daerah yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan.
Ia mencontohkan bagaimana air hujan yang turun di gunung, pada akhirnya mengalir ke hilir dan dimanfaatkan oleh masyarakat kota. Namun, daerah asal air tersebut sering kali terabaikan dalam hal pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan.
“Kita harus bikin siklus keadilan. Awan itu juga begitu, air turun di gunung, lalu airnya lari ke muara. Tapi pembangunan sering kali tidak balik ke atas. Nah, ini harus dibalik. Siklusnya harus dibangun,” kata Dedi.
Lebih dari sekadar perbaikan jalan, Dedi menuturkan wilayah pegunungan akan dijadikan pusat peradaban baru. Pemprov Jabar berencana menata kawasan tersebut sebagai sentra kehidupan ekologis yang terpadu dengan aspek pertanian, kehutanan, hingga pariwisata.
Penataan itu mencakup pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang sesuai dengan karakter kawasan, serta reformasi pendidikan berbasis lokalitas. Anak-anak di daerah pegunungan akan dilatih keterampilan kepariwisataan agar mereka mampu mengelola potensi daerahnya secara mandiri.
“Sistem pendidikannya kita arahkan ke pariwisata. Anak-anaknya belajar ilmu wisata. Tujuannya, agar nanti aliran orang dari Cirebon, Bekasi, dan kota-kota lainnya bisa masuk ke wilayah gunung yang sudah tertata,” ujarnya.
Dedi pun menyebutkan, langkah ini juga dimaksudkan untuk menekan laju urbanisasi, yang selama ini terjadi akibat ketimpangan pembangunan antara kota dan desa.
Dengan membangun peradaban baru di daerah-daerah tertinggal, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi harus pergi ke kota demi kehidupan yang layak.
Menurut Gubernur, pembangunan yang hanya fokus di wilayah industri dan perkotaan telah menciptakan ketimpangan struktural. Sebaliknya, kawasan pegunungan yang memiliki nilai ekologis tinggi justru minim infrastruktur dan layanan dasar.
Intervensi ini diharapkan mampu memperbaiki kesenjangan tersebut.
“Kita akan mulai dari jalan. Tapi pembangunan itu tidak boleh berhenti di aspal. Harus sampai ke kehidupan. Maka yang kita bangun itu peradaban. Jalan itu hanya awal,” kata Dedi.
Ia juga menyebut, keberlanjutan lingkungan harus menjadi landasan dari setiap pembangunan. Oleh karena itu, infrastruktur yang dibangun di kawasan gunung tidak boleh merusak alam.
Rumah-rumah bambu, irigasi alami, dan bangunan tradisional akan diintegrasikan dalam rencana penataan tersebut.
“Kalau rumah dibangun harus dari bambu, dari kayu, dari alam. Air harus dijaga. Akar-akar harus hidup. Hutan harus lestari. Nanti orang kota yang stres bisa datang ke sana, menghirup udara bersih, belajar hidup dengan alam,” katanya.
