Bisnis.com, CIREBON - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Ono Surono kembali menyinggung tidak dilibatkannya para legislatif dalam musrenbang yang digelar di Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, beberapa waktu lalu.
Menurut Ono, forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) seharusnya menjadi momentum kolaboratif antara legislatif dan eksekutif untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah.
Namun, ia menilai proses komunikasi dalam penyelenggaraan musrenbang yang digelar oleh pemerintah provinsi di Cirebon tersebut tidak berjalan optimal.
“Mohon maaf bapak ibu sekalian, tidak dikomunikasikan jauh-jauh hari dengan DPRD. Kita baru mendapatkan undangan itu malam hari. Dan undangannya pun ada tiga, yang jam 8, jam 10, dan jam 12,” ujar Ono saat rapat terbatas dengan Bupati Cirebon di Kabupaten Cirebon, Rabu (12/5/2025).
Ono menjelaskan, dengan undangan yang mendadak dan jadwal yang bertumpuk, banyak anggota DPRD tidak dapat menghadiri musrenbang tersebut.
Padahal menurutnya, keberadaan legislatif sangat krusial dalam memastikan bahwa program-program pembangunan yang dirancang eksekutif sesuai dengan aspirasi masyarakat. “Teman-teman DPRD juga ada beberapa kegiatan yang sedang berlangsung. Sehingga tidak banyak yang bisa hadir,” tambahnya.
Baca Juga
Ia menyayangkan kurangnya komunikasi lintas kelembagaan antara penyelenggara Musrenbang dan pihak DPRD. Padahal, setiap tahun DPRD melalui reses menyerap aspirasi masyarakat yang selayaknya menjadi bahan pertimbangan utama dalam forum perencanaan pembangunan seperti musrenbang.
“DPRD itu bukan sekadar pelengkap. Kami membawa aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing. Kalau tidak dilibatkan, bagaimana bisa rencana pembangunan itu benar-benar representatif dan menjawab kebutuhan masyarakat?” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat 2025 digelar di Bale Jaya Dewata, sebuah gedung bersejarah di Kota Cirebon yang kini berfungsi sebagai kantor gubernur untuk wilayah Pantura.
Acara yang berlangsung pada 7 Mei 2025 ini menjadi momen penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hadir bersama para bupati dan wali kota dari seluruh daerah di provinsi tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pendekatan ekologis dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam hal penataan sungai dan pelestarian lingkungan hidup.
