Bisnis.com, BANDUNG — Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto menekankan pentingnya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 dengan berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas.
Purwanto mengatakan Disdik Jabar telah melakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA, SMK, dan SLB di Jabar tahun 2025 yang akan dimulai Selasa (10/6/2025).
Hal itu sebagai langkah komitmen bersama dan memastikan pelaksanaan SPMB jenjang SMA, SMK dan SLB berjalan lancar, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari berbagai pungutan atau Pungli.
Purwanto menyoroti bahwa persoalan dalam SPMB bukan terletak pada sistem yang telah dirancang, melainkan pada lemahnya integritas dari berbagai pihak.
“SPMB sudah punya aturan baku, tapi masalahnya sering muncul bukan karena sistem, melainkan karena integritas yang lemah, baik dari penyelenggara maupun masyarakat,” katanya, Senin (9/6/2025).
Ia mengingatkan bahwa selama masih ada kepentingan pribadi dan praktik manipulasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik, keadilan tidak akan tercapai.
Baca Juga
“Kalau masyarakat masih mementingkan kepentingan sendiri dan memaksakan kehendak, bagaimana kami bisa melayani secara adil?” katanya.
Pihaknya mengimbau agar seluruh pejabat struktural, Kepala Cadisdik, Kepala sekolah, pengawas sekolah, dan seluruh pihak terkait berkomitmen dalam melaksanakan SPMB yang lancar, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan.
Berikut ini tiga poin penting Pakta Integritas Disdik Jabar, dalam melaksanakan SPMB tahun 2025
1. Melaksanakan SPMB yang bersih dan transparan, mulai dari pengumuman pendaftaran hingga proses seleksi dan pengumuman hasil untuk memastikan bahwa setiap calon peserta didik dapat mengakses pendidikan pada jenjang selanjutnya.
2. Menjamin pelaksanaan SPMB sesuai aturan yang berlaku dan melakukan intervensi yang melanggar aturan.
3. Menjamin pelaksanaan SPMB bebas dari pungutan liar (Pungli).
Sebagai informasi, Pakta Integritas adalah perjanjian tertulis yang berisi komitmen individu atau organisasi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan jujur, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
