Bisnis.com, CIREBON - Sejumlah koperasi kelurahan di Kota Cirebon mulai terlibat langsung dalam usaha pengolahan sampah. Melalui program bertajuk Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah kota menggandeng warga untuk mengelola sampah secara mandiri dan bernilai ekonomi.
Dalam hal ini, koperasi menjadi garda terdepan menyelesaikan persoalan lingkungan.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon Iing Daiman mengungkapkan program ini merupakan terobosan untuk menghadirkan koperasi sebagai unit usaha sosial-ekologis yang merespons masalah nyata masyarakat.
“Persoalan sampah tidak akan selesai hanya dengan instruksi. Perlu ada partisipasi warga, dan koperasi ini kami bentuk agar masyarakat sendiri punya instrumen usaha untuk mengolah sampah di lingkungannya,” kata Iing, Jumat (25/7/2025).
Melalui Kopdes Merah Putih, pengelolaan sampah kini tidak hanya menjadi beban pemerintah, tapi juga sumber peluang ekonomi bagi warga.
Sampah-sampah rumah tangga yang selama ini hanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan dikelola secara lokal, dengan konsep daur ulang, pemilahan, dan komposting oleh koperasi.
Baca Juga
Saat ini telah terbentuk 22 unit koperasi kelurahan, masing-masing hasil musyawarah warga setempat. Koperasi ini nantinya akan mengelola berbagai kegiatan, mulai dari pengumpulan sampah, pengolahan, hingga pemasaran produk hasil daur ulang atau kompos.
“Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal mengubah cara pandang. Sampah bisa jadi sumber penghidupan, dan koperasi bisa jadi wadah pengelolaannya,” ujar Iing.
Untuk memperkuat usaha pengelolaan sampah ini, Pemkot Cirebon memfasilitasi akses permodalan dari perbankan. Melalui kerja sama dengan bank milik negara (Himbara), koperasi dapat mengajukan pembiayaan usaha maksimal Rp3 miliar per unit.
Namun, Iing menekankan pencairan dana tidak dilakukan sembarangan. Setiap koperasi wajib menyusun rencana usaha lengkap dan layak secara finansial agar dapat dinilai oleh bank.
“Misalnya, koperasi ajukan pinjaman Rp1 miliar, tapi bank menilai kelayakannya hanya Rp500 juta, ya itu yang akan disetujui. Ini untuk memastikan usaha koperasi berjalan sehat dan tidak bermasalah di kemudian hari,” jelasnya.
Agar koperasi dapat segera beroperasi, pemerintah kota juga membiayai seluruh proses legalitas, termasuk biaya notaris, pelatihan kelembagaan, dan manajemen usaha. Total anggaran pembinaan awal yang disiapkan mencapai lebih dari Rp100 juta, sebagai dukungan nontunai.
Iing menegaskan, arah kebijakan ini bukan semata soal koperasi, melainkan bagian dari transformasi ekonomi dan lingkungan di tingkat kelurahan.
Koperasi Merah Putih diminta berperan aktif mengurangi ketergantungan pada sistem pengangkutan sampah ke TPA, dengan mengolah sebagian sampah di sumbernya.
“Jika setiap kelurahan bisa kelola sampahnya sendiri, beban kota berkurang, dan ekonomi warga ikut tumbuh. Ini cita-cita besar kami,” ujarnya.
Dengan model kolaboratif ini, Kota Cirebon menargetkan terciptanya sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah optimistis Kopdes Merah Putih dapat berkembang sebagai kekuatan sosial-ekonomi baru yang mendorong kemandirian lingkungan, mengubah sampah menjadi sumber daya produktif.
“Koperasi Merah Putih adalah wajah baru perlawanan terhadap sampah, berbasis kelurahan, dan digerakkan warga. Ini langkah awal menuju kota tangguh sampah,” pungkas Iing.
