Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang berkonsultasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk wujudkan Sekolah Rakyat untuk anak dari keluarga kurang mampu.
Wakil Bupati (Wabup) Sumedang Fajar Aldila berkonsultasi langsung dengan Sekretaris Jenderal Kemensos RI Robben Rico beserta jajaran, Selasa (17/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai hal teknis terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas dari Presiden RI.
Kabupaten Sumedang telah menyiapkan 2 alternatif lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni seluas 6,38 hektar dan 7,62 hektar. Luasan ini disesuaikan dengan standar prototipe yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Alhamdulillah, Insya Allah program ini akan segera berjalan di Sumedang. Saat ini tinggal menyelesaikan proses administrasi, terutama terkait alas hak tanah di wilayah Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede," kata Fajar.
Dia optimistis seluruh proses administrasi dapat diselesaikan pada akhir Juni 2025. Dengan begitu, pada bulan Juli 2025 pembangunan fisik sudah bisa dimulai dan pada Agustus 2025 ditargetkan sudah memasuki tahap operasional atau perencanaan lanjutan.
Baca Juga
"Ini adalah arahan langsung dari Bapak Bupati agar bagaimana pun caranya kita bisa menghadirkan pendidikan untuk anak-anak yang tidak mampu. Sekolah Rakyat ini menjadi harapan baru bagi masyarakat," ucap dia.
Pemerintah Kabupaten Sumedang juga menyatakan kesiapan dari sisi perizinan, komitmen anggaran, hingga pendampingan sosial ke depannya.
"Kami berterima kasih kepada Menteri Sosial dan Sekjen Kemensos atas arahan dan dukungannya. Pemerintah Kabupaten Sumedang siap mensukseskan berdirinya Sekolah Rakyat demi masa depan pendidikan yang lebih adil dan merata," pungkas Wabup.
Dengan realisasi program tersebut, Sumedang diharapkan menjadi salah satu daerah percontohan dalam proyek Sekolah Rakyat.
