Bisnis.com, BANDUNG--Pemprov Jabar bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pemutahiran, pemanfaatan, pembaharuan data statistik. Pembahasan secara spesifik, yakni soal pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jabar.
DTSEN dapat bermanfaat dalam menyediakan satu sumber data yang akurat dan mutakhir untuk berbagai keperluan, terutama dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi.
"Kami bersama teman-teman dari lintas OPD Pemda Provinsi Jawa Barat bersilaturahmi dengan Bapak Wakil Kepala BPS dan jajaran. Hari ini hari yang spesial karena kami melaksanakan rapat dan langsung eksekusi," kata Sekda Jabar Herman Suryatman, Rabu (9/7/2025).
Sejumlah detail rencana pemanfaatan DTSEN di Jawa Barat, di antaranya penjaringan siswa Sekolah Rakyat, penyaluran bantuan sosial, juga penataan kawasan kumuh perkotaan.
Rencana pemanfaatan lainnya, penjaringan program pengentasan pengangguran, penjaringan program pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan stunting.
Sejalan dengan itu, Pemprov Jabar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah mengembangkan sistem pengelolaan data mikro penduduk Jabar berbasis NIK, yakni Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat (Sadarkajabar).
Baca Juga
Melalui platform digital tersebut, diintegrasikan data penduduk berbasis keluarga guna mewujudkan kualitas dan keterpaduan data dengan cakupan data yang dinamis untuk dibagi pakaikan antar perangkat daerah Provinsi Jabar dan pemda kabupaten/kota.
"Tentu puncaknya, insyaallah, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ditandatangani MoU antara Ibu Kepala BPS (Amalia Adininggar Widyasanti) dan Pak Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi) berkaitan dengan pemutakhiran, pemanfaatan, pembaharuan data statistik sebagai input dalam perumusan kebijakan di Jawa Barat," tutur Herman Suryatman.
Tugas pemerintahan, ujarnya, menyediakan dan membahagiakan masyarakat dan di dalamnya ada proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang baik adalah based on data, yang berbasis data.
"Jadi data untuk eksekusi (kebijakan), yang ujungnya adalah warga masyarakat Jawa Barat yang jauh lebih sejahtera," ungkapnya.
Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyambut baik langkah progresif Pemda Provinsi Jabar terkait pemanfaatan data statistik sebagai input dalam penentuan arah kebijakan.
Sinergi BPS dan Pemprov Jabar menjadi strategis dalam meningkatkan kualitas data untuk pembangunan.
Sinergi ini bukan hanya memperkaya data, tetapi juga meningkatkan akurasi arah kebijakan yang lebih bermakna dan berdampak.
"Ini luar biasa, Jawa Barat punya pemimpin, Pak Gubernur, Pak Sekda seperti ini langsung gercep (gerak cepat), nggak pake lama, hari ini kita putuskan semuanya dan hari ini harus diselesaikan, tepatnya dikerjakan," kata Sonny.
Lebih rinci, sinergi BPS dan Pemprov Jabar antara lain terkait dengan pemanfaatan DTSEN untuk mendukung data-driven policy di Jabar.
Kemudian kolaborasi Survei Khusus Semesteran, yakni mendukung evaluasi kinerja program prioritas daerah. Lalu penguatan statistik sektoral daerah seperti bimtek, asistensi, dan integrasi sistem statistik daerah.
Selanjutnya, integrasi data statistik dan perencanaan guna menyediakan data sektoral yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan, juga dukungan penyusunan PDRB, khususnya perluasan cakupan dan penyediaan data sektoral.
Selain itu terkait dukungan dalam menyukseskan kegiatan Sensus dan Survei BPS, di antaranya SE2026, Sensus Penduduk, ST2023, Sakernas, Susenas, dan lainnya.
"MoU-nya harus diselesaikan, jadi warga Jawa Barat dukung terus Pemprov Jawa Barat, dukung juga statistik sebagai dasar untuk pengambilan keputusan karena pengambilan keputusan yang berbasis bukti, nyata, dan data pasti akan menghasilkan efektivitas kebijakan," tukas Sonny.
