Bisnis.com, BANDUNG--Hingga Juli 2025, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat telah mencapai 38,79%.
Capaian ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 31,8 %. Tak hanya belanja, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat juga menunjukkan kinerja positif.
Dari target yang ditetapkan dalam APBD 2025, PAD Jabar telah tercapai sebesar 44,72 %—di atas rata-rata nasional sebesar 43,62%.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan kapasitas fiskal Jawa Barat dalam APBD 2025 mencapai lebih dari Rp31 triliun, menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara 38 provinsi di Indonesia.
"Jika ada yang menyebut belanja menurun dan pendapatan anjlok, itu tidak benar," tegas Herman, Kamis (10/7/2025).
Ia menambahkan, dalam pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum lama ini, disebutkan realisasi belanja daerah Jawa Barat berada di peringkat tiga nasional, setelah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.
Baca Juga
"Pak Menteri menyampaikan Jawa Barat peringkat tiga nasional. Artinya, kita masih termasuk yang terbaik. Top markotop," ungkapnya.
Herman juga menegaskan Pemprov Jabar akan terus mendorong belanja daerah yang lebih berkualitas.
"Pak Gubernur selalu mengingatkan agar belanja APBD memberi dampak langsung kepada masyarakat. Insyaallah, kami akan terus mengawal anggaran ini demi kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Ekonom Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi menilai realisasi belanja dan pendapatan Jawa Barat masih berada di jalur yang tepat, meskipun perlu perhatian ekstra.
"Saya melihat realisasi yang ada saat ini tetap on the right track meski dibawah persentase biasanya, karena soal realisasi belanja dan pendapatan memang harus dikelola dengan hati-hati, sehingga saya memaknainya kondisi saat ini lebih kepada bagian tatakelola anggaran yang lebih hati-hati (prudent), tidak semata-mata soal persentase belanja yang tinggi saja," jelasnya.
Menurut Acuviarta, masih terbuka ruang percepatan, baik dalam realisasi belanja maupun peningkatan pendapatan, meski saat ini banyak perubahan mendasar terkait kebijakan fiskal Pemprov Jabar selama semester pertama.
Ia menyoroti belanja infrastruktur yang meningkat signifikan, sehingga memerlukan waktu dan perhatian lebih khusus, sehingga dibutuhkan percepatan yang lebih agresif, terutama terkait proses lelang atau pengadaan barang dan jasa.
Sementara dari sisi pendapatan, percepatan bisa difokuskan pada sektor di luar pajak kendaraan bermotor (PKB), seperti pajak air permukaan dan pajak bahan bakar minyak.
"PKB sedang dalam masa pemberian insentif pembebasan tunggakan. Di luar PKB seperti pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak dan lain sebagainya bisa kita fokuskan realisasisnya," katanya.
Acuviarta juga mencatat bahwa iklim efisiensi dan realokasi belanja akibat implementasi Perpres No. 1 Tahun 2025 turut mempengaruhi psikologi belanja daerah.
"Pak Gubernur KDM sudah melakukan pembaharuan terkait kebijakan fiskal dan politik anggaran, perlu kita sikapi secara positif dan saya melihat realisasi maupun implementasinya membutuhkan waktu transisi," pungkasnya.
