Bisnis.com, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten Kuningan meluncurkan program terobosan bernama Bangpupuk yang memberikan dana awal bagi gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk mempercepat pembelian pupuk, menyusul keluhan petani terkait kesulitan akses pupuk bersubsidi maupun non-subsidi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kuningan Wahyu Hidayah mengatakan program Bangpupuk merupakan inovasi kelembagaan yang bertumpu pada peran gapoktan.
Menurutnya, kelembagaan petani selama ini masih lemah dalam hal daya beli sarana produksi, padahal menjadi ujung tombak distribusi pupuk di desa.
“Lewat Bangpupuk, gapoktan tidak perlu lagi menunggu iuran dari anggotanya untuk membeli pupuk. Dana stimulan langsung digelontorkan untuk menebus pupuk dari kios resmi,” kata Wahyu, Senin (30/7/2025).
Sebanyak 376 gapoktan tersebar di seluruh desa dan kelurahan menjadi penerima bantuan, masing-masing memperoleh Rp2 juta. Total anggaran dari APBD Kuningan yang disalurkan dalam program tahap pertama ini mencapai Rp752 juta.
Dana tersebut dikirim langsung ke rekening gapoktan yang terdaftar resmi, tanpa melalui pihak ketiga, guna menghindari praktik percaloan dan menjaga transparansi anggaran.
Baca Juga
Wahyu menekankan, selama ini, banyak gapoktan terpaksa mencari pinjaman atau menunda pembelian pupuk akibat ketiadaan dana. Hal ini berdampak pada keterlambatan distribusi pupuk ke petani, apalagi di musim tanam yang serba mendesak.
“Program ini membebaskan gapoktan dari jerat utang atau pinjaman ke pihak luar. Mereka bisa langsung menebus pupuk, mendistribusikannya, dan membuat laporan pertanggungjawaban secara mandiri,” katanya.
Dalam implementasinya, gapoktan wajib memenuhi sejumlah syarat administratif, seperti memiliki Surat Keputusan (SK) pembentukan dari kepala desa atau lurah, serta memiliki rekening bank atas nama gapoktan di Bank Kuningan.
Pemkab Kuningan mengklaim program ini bukan hanya menyelesaikan soal pupuk, tetapi menjadi bagian dari agenda besar memperkuat ketahanan pangan lokal berbasis desa.
“Pupuk itu soal hulu. Kalau distribusinya lancar, tanam petani tepat waktu, hasil panen meningkat, maka stok pangan kita di daerah tidak akan bergantung pada pasokan luar,” jelas Wahyu.
Lebih lanjut, ia menjelaskan sistem bantuan ini bersifat stimulan, bukan hibah penuh. Gapoktan wajib menggunakan dana sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan secara berkala.
“Ini bukan uang bebas pakai. Setiap rupiah harus kembali dalam bentuk pupuk yang sampai ke petani. Kalau ada pelanggaran, bantuan akan dievaluasi,” ujarnya.
Dengan program ini, gapoktan tidak lagi hanya berperan sebagai penyalur iuran atau pelengkap administrasi, tetapi menjadi aktor utama dalam pengadaan dan distribusi pupuk di wilayahnya.
Pemkab Kuningan berjanji akan memantau ketat penggunaan dana dan menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban gapoktan. Jika dinilai berhasil, program ini akan diperluas dengan skema bantuan lain seperti benih, pestisida, dan alat pertanian sederhana.
“Kami ingin gapoktan jadi institusi kuat, bukan hanya papan nama. Mereka harus jadi mitra sejati pembangunan pertanian,” tegas Wahyu.
