Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mengakui pendapatan rata-rata masyarakat Garut merupakan yang paling rendah dibanding seluruh wilayah di Jawa Barat.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan produk domestik regional bruto (PDRB) Garut per kapita hanya mencapai Rp26 juta per tahun.
Angka ini, kata Syakur, terpaut sangat jauh dari rata-rata PDRB Jawa Barat yang mencapai Rp59 juta, lebih memprihatinkan lagi jika dibandingkan dengan PDRB nasional sebesar Rp79 juta per tahun. “PDRB kita paling kecil di Jawa Barat. Itu artinya penghasilan masyarakat Garut sangat rendah. Ini fakta, bukan opini,” kata Syakur, Jumat (1/7/2025).
Syakur mengatakan, PDRB merupakan indikator utama untuk mengukur tingkat ekonomi dan kesejahteraan suatu daerah. Semakin tinggi PDRB per kapita, semakin besar pula rata-rata pendapatan yang dinikmati masyarakat di wilayah tersebut.
Ia menegaskan, ketimpangan ekonomi antara Garut dengan wilayah lain di Jawa Barat sudah terlalu lebar. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah.
Rendahnya pendapatan masyarakat Garut tak lepas dari kurangnya investasi produktif yang masuk ke daerah tersebut.
Baca Juga
“Kita ini punya sumber daya manusia, punya keterampilan. Tapi kalau tidak punya alat, tidak punya modal, bagaimana mau maju?” katanya.
Ia mencontohkan situasi petani yang sudah ahli dalam bercocok tanam, namun tetap terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki akses terhadap pupuk berkualitas, benih unggul, atau alat pertanian modern.
Menurutnya, tanpa dukungan investasi, produktivitas warga Garut akan stagnan dan pendapatan tetap rendah.
Untuk keluar dari jeratan ekonomi rendah, Syakur menyebut ada tiga strategi utama yang harus ditempuh Kabupaten Garut, yakni mendorong masuknya investasi, meningkatkan belanja pemerintah, dan memperkuat konsumsi rumah tangga.
“Kalau tidak ada investasi, Garut tidak akan bisa keluar dari kemiskinan struktural. Kita perlu investor yang mau menanamkan modal, baik di sektor industri, pertanian, maupun UMKM,” katanya.
Belanja pemerintah juga dinilai harus lebih fokus dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Ia berjanji akan mendorong efisiensi anggaran dan mengarahkan program-program daerah agar mendukung penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Selain itu, konsumsi rumah tangga juga menjadi indikator penting. Syakur menilai bahwa daya beli masyarakat Garut saat ini masih lemah, sehingga harus ada dorongan melalui program pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, dan perluasan akses pasar.
Syakur menyatakan, Garut tidak boleh terus-menerus menjadi “wilayah tertinggal” dalam peta ekonomi Jawa Barat. Ia menyerukan kepada para investor untuk tidak ragu menanamkan modal di Garut, karena daerah ini memiliki potensi besar yang belum tergarap.
“Kita punya lahan luas, tenaga kerja melimpah, dan posisi strategis. Tapi tanpa investasi, semua itu tidak akan bernilai. Kami siap permudah perizinan dan fasilitasi investasi,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat Garut untuk aktif membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian tradisional. Menurutnya, diversifikasi ekonomi menjadi kunci agar Garut tidak terus-menerus berada di bawah dalam hal pendapatan.
Terkait rendahnya PDRB, pemerintah Kabupaten Garut berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan daerah. Syakur menekankan bahwa semua kebijakan ke depan harus diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Ia juga meminta keterlibatan pemerintah provinsi dan pusat untuk membantu membangun infrastruktur, memberikan akses modal, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja.
“Kami tidak mau angka ini jadi permanen. Garut harus bangkit. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal martabat masyarakat kita,” ujarnya.
-2-ant-01doa.jpg?w=300&h=221)
