Bisnis.com, CIREBON - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Satori, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penetapan status hukum terhadap Satori diumumkan KPK setelah penyidik memperoleh dua alat bukti kuat terkait keterlibatannya dalam skema pengalihan dana CSR ke rekening pribadi dan kepentingan pribadi lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sosial sebagaimana mestinya.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Satori diduga mengajukan sejumlah proposal kegiatan sosial melalui 12 yayasan yang berada dalam lingkaran rumah aspirasi politiknya. Kegiatan yang tercantum dalam proposal tersebut, menurut KPK, tidak pernah terlaksana secara nyata.
KPK memperkirakan Satori menerima aliran dana sebesar Rp12,48 miliar dalam kurun dua tahun terakhir. Rinciannya meliputi Rp6,3 miliar yang berasal dari program CSR Bank Indonesia dan Rp5,14 miliar dari kegiatan edukasi keuangan OJK.
Dugaan penggunaan dana tersebut, menurut penelusuran KPK, mencakup pembelian aset tanah, pembangunan showroom kendaraan, serta pengadaan kendaraan bermotor roda dua dan deposito pribadi.
Salah satu aset yang berhasil dilacak adalah sebidang tanah di kawasan Bekasi yang kini diduga atas nama kerabat dekat Satori.
Baca Juga
Hingga berita ini ditulis, KPK belum melakukan penahanan terhadap Satori. Namun, status tersangka secara resmi telah melekat dan penyidik berencana memanggil Satori dalam waktu dekat untuk pemeriksaan perdana sebagai tersangka.
Diketahui, Satori menjadi salah satu figur cukup dikenal di Jawa Barat, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII yang mencakup Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.
Lahir di Palimanan, Cirebon, pada 25 Februari 1970, Satori berasal dari keluarga sederhana. Sejak usia muda, ia sudah merasakan kerasnya perjuangan hidup. Satori pernah bekerja sebagai buruh pabrik dan kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karier politik Satori dimulai dari tingkat daerah. Ia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon untuk periode 2009–2014 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di masa itu, ia dikenal vokal memperjuangkan isu-isu kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan layanan publik.
Keberhasilannya di tingkat kabupaten membawanya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014–2019.
Pada Pemilu 2019, Satori bergabung dengan Partai NasDem dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Ia berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di Dapil Jabar VIII, yang kemudian mengantarkannya ke Senayan.
Sebagai anggota DPR RI, Satori ditempatkan di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Komisi ini memiliki peran strategis dalam mengawasi dan membahas kebijakan fiskal negara, termasuk pengelolaan anggaran, perpajakan, serta program pembangunan ekonomi.
Selama bertugas, Satori dikenal aktif dalam berbagai pembahasan dan diskusi, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi rakyat dan pengelolaan anggaran yang berpihak pada masyarakat kecil.
Di daerah pemilihannya, ia juga fokus pada pengembangan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain tugasnya di DPR RI, Satori juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Cirebon periode 2020–2025. Dalam perannya ini, ia terlibat dalam berbagai kegiatan pembinaan umat dan pengembangan program keagamaan di tingkat lokal.
