Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mahfud MD Soal Polemik Al Zaytun: Kita Dalami

Mahfud meminta semua pihak menunggu tim investigasi yang masih bekerja, termasuk tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat yang diikuti anggota TNI dan Polri tersebut mengangkat tema Sinergisitas Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan untuk Menyukseskan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta, Senin (29/5/2023). Rapat yang diikuti anggota TNI dan Polri tersebut mengangkat tema Sinergisitas Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan untuk Menyukseskan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

Bisnis.com, BANDUNG--Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD enggan berkomentar lebih jauh terkait polemik Ponpes Al Zaytun, Indramayu.

Mahfud meminta semua pihak menunggu tim investigasi yang masih bekerja, termasuk tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Masih dipelajari karena itu kan fenomena yang baru. Kita ga boleh sembarangan menyikapi tanpa mendalami. Kita sedang mendalami itu semua," katanya usai memberikan kuliah umum di Unpas, Bandung, Kamis (22/6/2023).

Menurutnya apapun hasil keputusan dari tim harus dihargai, termasuk jika menemukan adanya dugaan pelanggaran, pihak Al-Zaytun harus taat hukum.

Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, maka polemik harus diakhiri."Kalau ada pelanggaran, siapapun di seluruh indonesia (harus taat hukum). Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak nanti kita dalami," tuturnya.

Dia juga enggan berkomentar lebih jauh mengenai pernyataan MUI Indramayu yang menyatakan bahwa Al-Zaytun tidak sesuai dengan ajaran islam.

"Kita dalami tidak sesuainya apa. Saya belum tahu apa ketidaksesuaiannya. Kan nanti ada urusannya. Kalau tidak sesuai dengan hukum, itu urusan dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaraan institusi, itu kemenag. Kan gitu. Kita belum tau masalahnya dimana sebenarnya," pungkasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper