Bisnis.com, CIREBON - Rencana aksi protes warga Kota Cirebon terkait lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap memberatkan mulai menemukan bentuk.
Gerakan Rakyat Cirebon (GRC) memastikan akan mengerahkan massa dalam jumlah besar pada Kamis (11/9/2025) di dua titik utama, yakni Balai Kota Cirebon dan Gedung DPRD Kota Cirebon.
Koordinator GRC Reno menyebutkan perkiraan jumlah peserta yang akan hadir bisa mencapai 10.000 orang dari berbagai wilayah. Massa berasal dari kalangan pemilik rumah, pelaku usaha, hingga kelompok masyarakat yang merasa terdampak oleh kenaikan tarif PBB.
Pemicu utama aksi ini adalah melonjaknya tagihan PBB dalam dua tahun terakhir. Beberapa warga mengaku kaget ketika menerima surat ketetapan pajak, karena angka yang tercantum jauh di atas kewajaran.
"Salah satu kasus yang mencuat berasal dari Jalan Siliwangi, di mana nilai PBB yang sebelumnya Rp6,2 juta pada 2023 meningkat menjadi Rp65 juta pada 2024. Kenaikan tersebut dihitung mencapai 1.000%," kata Reno, Selasa (19/8/2025).
Dalam aksi yang akan digelar, warga membawa beberapa tuntutan utama. Pertama, mereka meminta pemerintah kota segera melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang menjadi dasar perhitungan PBB.
Baca Juga
Kedua, mereka mendesak agar tarif pengali yang digunakan bisa diturunkan ke angka yang lebih rasional.
Menurut Reno, aturan yang berlaku saat ini dinilai terlalu tinggi dan tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. "Pajak seharusnya menjadi instrumen pembangunan, bukan beban yang melumpuhkan daya beli warga," kata Reno.
Lonjakan PBB yang menuai protes tidak luput dari perhatian Pemerintah Kota Cirebon. Wali Kota dan DPRD telah menyatakan akan meninjau ulang kebijakan yang memicu kenaikan drastis tersebut.
DPRD bahkan menyebutkan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang PBB akan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2025. Targetnya, penghitungan pajak nantinya bisa dibatasi dengan koefisien tertentu, misalnya maksimal 0,3, sehingga tidak lagi menimbulkan lonjakan ekstrem.
Meski demikian, sejumlah warga menilai langkah tersebut terlambat. Mereka menganggap revisi baru sebatas wacana tanpa kepastian kapan berlaku. Karena itulah demonstrasi tetap digelar sebagai bentuk tekanan politik dan sosial.
Reno menyebut, GRC menyebut persiapan aksi hampir final. Koordinasi dengan berbagai komunitas warga telah dilakukan, termasuk teknis lapangan dan pembagian massa di dua titik aksi. Pihak kepolisian diharapkan dapat mengawal jalannya demonstrasi agar tetap tertib.
Menurut informasi, aksi akan dimulai pagi hari dengan titik kumpul di beberapa lokasi. Massa kemudian akan bergerak menuju Balai Kota dan DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Orasi, spanduk, dan pernyataan sikap sudah disiapkan untuk menekan pemerintah agar segera menurunkan tarif PBB.
"Bagi kami, kondisi ini menyangkut kelangsungan hidup. Ada yang harus memotong kebutuhan rumah tangga, ada pula yang khawatir tanah dan bangunannya bisa terancam dilelang jika tidak mampu membayar," katanya.
.jpeg?w=300&h=221)
