Bisnis.com, BANDUNG – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Dedi Taufik menilai visi jangka panjang sangat penting dalam pengelolaan pendapatan. Hal itu akan berpengaruh pada kesiapan menghadapi peluang sekaligus tantangan yang terus berubah dari waktu ke waktu.
Ia memaparkan setiap pengelola pendapatan harus melihat minimal 25 tahun ke depan. Hal ini seiring dengan target pemerintah pusat yang ingin merealisasikan Indonesia Emas. Pemerintah daerah, khususnya Bapenda perlu memaksimalkan perannya.
“Setiap pemerintah daerah punya peran masing-masing. Bapenda pun sama. Kita harus melihat jauh ke depan apa yang ingin dicapai untuk kemajuan bangsa. Bapenda pun punya peran yang harus dilakukan dengan baik,” katanya, dikutip Senin (20/5/2024).
Diketahui, kinerja Bapenda menjadi salah satu bagian penting bagaimana pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan hal krusial lainnya bisa berjalan untuk pemerintah daerah.
Menurut Dedi Taufik, kesamaan visi jangka panjang harus dimiliki karena ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi pendapatan. Dengan demikian, semua pengelola bisa menyikapi dan beradaptasi dengan kesiapan yang baik.
Faktor yang mempengaruhi pendapatan yang dimaksud di antaranya, pertumbuhan ekonomi, demografi, investasi dan infrastruktur, kebijakan pajak, sektor bisnis dan industri, teknologi dan inovasi, kondisi pasar global, ketahanan lingkungan, ketahanan sosial dan kesejahteraan, ketidakpastian kondisi politik global.
Baca Juga
“Saat perang terjadi antara Ukraina dan Russia, atau pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu, pengaruhnya sangat besar bagi pendapatan. Kondisi ini pula yang mengharuskan kita siap untuk beradaptasi dan inovasi,” kata Dedi.
“Solusi itu harus kita cari. Pengetahuan dan inovasi teknologi juga harus terus dilakukan agar pelayanan kepada Masyarakat tetap baik. Ketimpangan pendapatan maupun integrasi data harus terus berjalan,” ia melanjutkan.
Ia meminta kekompakan para pengelola se-Jawa Barat terus menguat dan bisa merealisasikan pendapatan Rp35 triliun untuk tahun 2024. Dedi pun mengapresiasi kinerja yang selama ini sudah dilakukan.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraaturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi menyampaikan hal serupa mengenai pentingnya kesiapan menjemput potensi dan tantangan.
“Pandemi itu bukan berarti tidak akan berulang, berarti kita harus prefer. Kejadian kemarin pandemi membuat PAD turun, kenapa? restoran pada tutup, bukannya makanan turun."
"Kedua, geopolitik. Geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian antara Israel dan Palestina, mau ga mau akan mempengaruhi suplai, itu pasti harga mahal, bisa inflasi dan sebagainya, makanya kita harus pintar,” jelas dia.
Semua sebab akibat yang terjadi harus bisa ditangkap dengan baik agar saat mendapat peluang atau bahkan tantangan, solusinya bisa segera didapatkan. Ia pun mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi yang berkembang cepat. Jangan sampai pemerintah tidak bisa mengejarnya.
Iwan meniliai, Jawa barat sebagai provinsi terbesar harus terus meningkatkan penerimaan potensi daerah. Pajak konsumsi pasti naik, namun, yang harus dijaga adalah jangan sampai potensi besar konsumennya ini tidak tercukupi suplai kebutuhannya. Kuncinya adalah ditingkatkannya daya saing, stimulus usaha-usaha yang memang menggunakan teknologi.
Sejauh ini, kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Bapenda sudah sangat baik. Banyak inovasi yang sudah direplikasi daerah lain. Begitu pua dengan upaya integrasi data, Bapenda disebut salah satu pionir.
