Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon telah menyiapkan anggaran khusus untuk pengadaan mobil dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan fasilitas penunjang bagi pejabat terpilih dalam menjalankan tugasnya.
Asisten Administrasi Umum Pemda Kota Cirebon M Arif Kurniawan mengatakan anggaran untuk mobil dinas telah disiapkan, sementara perbaikan ruang kerja saat ini sedang dalam proses pengerjaan.
“Untuk mobil dinas, kami sudah menganggarkannya. Namun, Ibu Farida, Wakil Wali Kota terpilih, menyatakan beliau tidak memerlukan mobil dinas baru. Kami akan melakukan konsultasi lebih lanjut terkait hal ini,” kata Arif, Jumat (31/1/2025).
Arif menegaskan pemkot bertugas menyiapkan anggaran, sedangkan keputusan akhir terkait pengadaan mobil dinas akan disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
Mobil dinas yang disediakan oleh Pemda Kota Cirebon berjenis sedan dengan spesifikasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arif menjelaskan, spesifikasi kendaraan dinas tersebut dirancang untuk memenuhi standar operasional dan kenyamanan pejabat.
Baca Juga
"Mobil dinas yang kami siapkan adalah sedan dengan spesifikasi standar. Namun, kami tetap membuka ruang untuk penyesuaian jika diperlukan,” ujarnya.
Selain mobil dinas, pemkot juga menyiapkan kendaraan operasional yang akan dianggarkan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kendaraan operasional ini akan digunakan untuk mendukung aktivitas sehari-hari pejabat terpilih dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurut Arif, penggunaan mobil dinas merupakan hak yang dapat diambil atau tidak oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Jika mereka memilih untuk menggunakan mobil pribadi, hal tersebut tidak menjadi masalah.
“Mobil dinas adalah fasilitas yang kami sediakan, namun penggunaannya bersifat opsional. Jika mereka lebih nyaman menggunakan mobil pribadi, kami menghormati keputusan itu,” ujar Arif.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan menyetujui pengadaan kendaraan dinas baru selama masih ada sekolah di wilayahnya yang kondisinya memprihatinkan.
Menurutnya, anggaran daerah harus lebih diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat, termasuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang masih tertinggal.
Dalam pertemuan dengan para Sekretaris Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, ia meminta agar kebijakan anggaran pemerintah provinsi dan daerah selaras dalam mengutamakan kebutuhan rakyat dibanding kepentingan pejabat.
Sebagai bentuk konsistensinya, Dedi juga menolak mobil dinas baru untuk dirinya sebagai gubernur dan lebih memilih mengalihkan anggaran tersebut untuk program perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan warga.
Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan penggunaan anggaran daerah lebih efektif dan tepat sasaran.
